9 Truk Bantuan dari BTN untuk Pemkot Gorontalo Jelang Migrasi RKUD, Kaban: Bukan Gratifikasi

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo, Nuryanto, mengakui adanya 9 truk bantuan dari Bank Tabungan Negara (BTN). 

Namun ia membantah jika pemberian truk untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo itu adalah gratifikasi. 

Baru-baru ini memang, Pemkot Gorontalo dalam proses transisi ke BTN. 

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tadinya ditempatkan di Bank Sulut Gorontalo (BSG), akan dipindahkan ke BTN.

Karena itu, munculnya bantuan 9 truk tersebut dianggap sebagai gratifikasi.

Baca juga: 7 Ribu Pegawai Pemkot Gorontalo Eksodus ke BTN Tinggalkan BSG

Namun, Nuryanto membantah jika 9 bantuan truk itu adalah gratifikasi. 

“Kendaraan truk itu karena ada kerja sama dengan BTN terkait dengan perpindahan RKUD (Rekening Kas Umum Daerah),” jelasnya.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Pemberian ini bisa berupa uang, barang, atau fasilitas lainnya, dan bisa dianggap sebagai tindak pidana korupsi jika berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban. 

Namun Nuryanto menjelaskan, jika 9 bantuan truk itu pada dasarnya akan menjadi aset daerah Pemkot Gorontalo.

“Jadi bukan gratifikasi ke saya atau Pak Wali, kendaraan itu atas nama Pemkot, dan akan jadi aset Pemkot,” tegasnya.

Hingga kini, baru satu unit truk yang sudah diterima sebagai bagian dari program CSR BTN.

Sisanya delapan truk akan diserahkan setelah pemindahan RKUD resmi dilakukan.

Baca juga: Pemkot Gorontalo Pindahkan Rekening Kas Daerah ke BTN, Bantah Isu Gratifikasi Truk

Terkait laporan gratifikasi oleh BSG ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait 9 truk itu, dintanggapi santai oleh Nuryanto. 

“Ada info dari penasehat hukum katanya ada yang melaporkan, tapi bukan saya yang dilaporkan,” ujarnya.

Pihak BSG hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi terkait polemik tersebut. 

7 Ribu Pegawai Eksodus

Migrasi RKUD dari BSG ikut membuat 7 ribu pegawai Pemkot Gorontalo bikin rekening di BTN. 

Nuryanto menjelaskan bahwa proses peralihan RKUD dimulai sejak penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemkot Gorontalo dan BTN.

Namun, tahapan final masih menunggu jawaban resmi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.

“Begitu juga untuk pengintegrasian SIPD RI dengan sistem yang ada di Bank BTN, sudah dikonsultasikan ke Pusdatin Kemendagri,” ujarnya, Jumat (8/7/2025). 

Pihaknya kata Nuryanto, tinggal menunggu penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara tiga pihak yaitu Pusdatin, Pemkot Gorontalo, dan Bank BTN.

Menurut Nuryanto, Pemkot telah menyerahkan dokumen penting ke DJPK, termasuk SK Wali Kota tentang penempatan dana RKUD di BTN, nomor rekening kas umum daerah yang baru, SK pengangkatan Wali Kota, serta perjanjian kerja sama dengan BTN.

Semua dokumen itu juga ditembuskan ke Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo.

“Kita tinggal menunggu jawab resmi dari DJPK Kemenkeu,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemindahan saldo dari BSG ke BTN baru dapat dilakukan setelah surat persetujuan resmi diterbitkan.

Sementara itu, proses pembukaan rekening BTN bagi pegawai sudah berlangsung.

Nuryanto menegaskan, langkah ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya pasal 126 yang membolehkan bendahara umum daerah membuka RKUD di bank umum yang sehat dan ditetapkan oleh kepala daerah.

Menurutnya, perpindahan ini juga merupakan respons terhadap kemajuan teknologi perbankan dan program digitalisasi keuangan daerah.

“Pemkot Gorontalo membutuhkan bank RKUD yang dapat memberikan pelayanan cepat, akurat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

BTN dipilih setelah kajian terhadap berbagai bank umum yang mengajukan permohonan.

Sebagai bank BUMN (Himbara), BTN dinilai memiliki teknologi tinggi, pelayanan prima, kemudahan akses bagi UMKM, serta fasilitas kredit perumahan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Meski menegaskan hubungan kerja sama dengan BSG selama puluhan tahun berjalan baik, Nuryanto menyebut salah satu pertimbangan Wali Kota Adhan Dambea adalah memperjuangkan keterwakilan warga Gorontalo di jajaran direksi dan komisaris BSG.

“Karena bapak Wali Kota ingin memperjuangkan adanya keterwakilan warga Gorontalo berada di jajaran pimpinan Bank BSG itu saja,” jelasnya.

Namun, Nuryanto menegaskan, keputusan pindah ke BTN murni berdasarkan kajian profesional, bukan semata persoalan tersebut.

“Seiring perkembangan zaman dan teknologi pelayanan, tentu setiap pemerintah daerah menginginkan banyak perubahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya. (*)