Target Investasi Kabupaten Gorontalo 2025 Turun Jadi Rp1,3 Triliun, 17 Ribu Izin Usaha Sudah Terbit

TRIBUNGORONTALO.COM, Limboto -- Pemerintah Kabupaten Gorontalo menargetkan capaian investasi sebesar Rp1,3 triliun pada tahun 2025.

Angka ini lebih rendah dibanding target tahun 2024 yang sempat dipatok hingga Rp1,8 triliun.

Penurunan target dilakukan karena realisasi investasi pada 2024 tidak mampu memenuhi target, salah satunya disebabkan rendahnya tingkat pelaporan dari para pelaku usaha.

Kepala Bidang Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gorontalo, Lolita Naway, menjelaskan bahwa meskipun kegiatan penanaman modal di daerah tetap berjalan, namun banyak pelaku usaha yang tidak melaporkan aktivitas investasinya ke pemerintah.

“Ini menjadi salah satu kendala utama. Padahal kegiatan usahanya jalan, tapi karena tidak ada laporan, data realisasi investasinya tidak tercatat. Akibatnya target terlihat tidak tercapai,” jelas Lolita kepada TribunGorontalo.com, Jumat (1/8/2025).

Ia menambahkan, pada 2023 capaian realisasi sempat naik, namun pada 2024 kembali menurun.

Karena itu, target di 2025 dipatok lebih realistis, yaitu sekitar Rp1,3 triliun.

Sektor unggulan yang masih mendominasi penanaman modal di Kabupaten Gorontalo di antaranya adalah pertanian, perikanan, perkebunan, dan UMKM.

Luasan wilayah pertanian yang besar disebut sebagai daya tarik utama investor.

Meski demikian, terbatasnya anggaran menjadi tantangan tersendiri. Hingga kini, Kabupaten Gorontalo belum memiliki dokumen peta potensi investasi yang komprehensif seperti daerah lain.

“Pengkajian dokumen butuh biaya. Kami belum bisa anggarkan itu, tapi tetap berusaha menyampaikan potensi daerah lewat media dan melalui aplikasi PIR dari provinsi,” ujar Lolita.
 
17 Ribu NIB Sudah Terbit, Limboto Tertinggi

Sementara itu, Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Kabupaten Gorontalo, Zulkifli Mohi, menuturkan bahwa penerbitan izin usaha terus meningkat berkat sistem Online Single Submission (OSS).

Sistem digital ini memudahkan pelaku usaha mengurus perizinan kapan saja dan di mana saja.

Bahkan, untuk usaha berisiko rendah, izin bisa langsung terbit hanya dengan pernyataan atau sertifikat standar.

“Perizinan sekarang berbasis risiko. Kalau usaha masuk kategori risiko rendah, cukup pernyataan atau sertifikat standar, izinnya langsung terbit,” ungkap Zulkifli.