Rencana PNS Pindah ke IKN Masih Tertunda, Menpan RB Tunggu Instruksi Presiden

Menurut Anas, jadwal PNS pindah ke IKN tersebut bukan mundur, justru sesuai dengan rencana. 

"Ini sebenarnya justru on the track, tetapi kita siapkan skenario berdasarkan perkembangan pembangunan fisik hunian ASN," lanjutnya. 

Total ASN prioritas pertama yang dipindahkan adalah 11.916 orang, prioritas kedua 6.774 orang, dan prioritas ketiga 14.237 orang. 

Baca juga: Cara Mudah Cek Nama Penerima Beasiswa PIP 2025 di Aplikasi SIPINTAR dan Website Resmi

Kemudian untuk tahap satu dalam prioritas pertama hanya sebanyak 6.000 ASN yang dipindahkan. 

Hal ini menyusul apartemen yang siap digunakan hanya 6.000 unit, sementara unit-unit lainnya, belum memadai. 

Tunggu instruksi Prabowo 

Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, rencana pemindahan ASN ke IKN kembali mengemuka. 

Sejauh ini, PNS yang sudah menghuni IKN adalah mereka yang bekerja di OIKN. 

Dalam rencana perpindahan ke IKN, ASN yang bertugas di unit-unit strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan menjadi prioritas utama dalam pemindahannya ke IKN pada fase pertama. 

Baca juga: 7 Bansos Cair Bersamaan di Agustus 2025, Mulai PKH, BPNT hingga PIP, Ini Besaran dan Syaratnya

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini di Gedung DPR, Jakarta, pada 22 April 2025, mengungkapkan ASN yang pindah ke IKN diprioritaskan untuk unit-unit kerja strategis dan pendukungnya.  

"Fokus utamanya adalah pemindahan ASN pada prioritas pertama yaitu unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi strategis, untuk mendukung efektivitas dan penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung langsung presiden dan wakil presiden di IKN," beber Rini. 

Lalu fase kedua adalah ASN hasil seleksi CPNS pada 2024 akan diprioritaskan untuk dipindahkan ke IKN. 

Dalam fase ini akan mulai diberlakukan sistem kantor bersama (shared office) dan layanan bersama (shared service system). 

Namun, pemindahan ASN ke IKN ditunda hingga ada instruksi lanjutan dari Presiden Prabowo Subianto. 

Baca juga: Bansos PKH dan BPNT 2025 Kini Gunakan DTSEN, Ini Penjelasannya

"Kami sudah menyampaikan surat penundaan kepada seluruh kementerian/lembaga dan pegawai ASN mengenai penundaan pemindahan ini melalui surat Menpan RB yang kami tandatangani pada 24 Januari 2025," ujar Rini.