BKPP Mengaku tak Tahu Ada ASN Gorontalo Utara Terima Gaji Buta hingga Setahun Bolos

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo Utara -- Informasi terkait aparatur sipil negara (ASN) bolos hingga berbulan-bulan rupanya tak tembus Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Gorontalo Utara.

Saat dikonfirmasi TribunGorontalo.com, Kamis (17/7/2025), Kepala Bidang (Kabid) di BKPP Gorontalo Utara, Aditya Wiratama Kristino mengakui hal tersebut.

"Nama-nama ASN (bolos) belum ada masuk di sini," katanya saat dikonfirmasi langsung. 

Kata dia, untuk bisa menindaklanjuti laporan terkait ASN bolos, ia butuh data lengkap yang memuat data kepegawaian, memuat nama hingga jabatannya di instansi terkait. 

"Sebab ini harus jelas siapa yang melanggar. Tapi kami sudah koordinasi denga dinas terkait, bahwa informasnya masih sementara diporses di sana, namun belum sampai di sini," katanya. 

Ia pun menjelaskan bahwa sanksi terhadap ASN bolos di Gorontalo Utara harus diproses dari tingkatan bawah. 

Baca juga: Viral Siswa SD Belajar di Kebun Sawit, TN Tesso Nilo: Stop Eksploitasi Anak untuk Simpati Publik

Atasannya langsung di intansi terkait harus melakukan prosedur pemanggilan resmi terhadap ASN tersebut. Melakukan pemeriksaan hingga kemudin hasilnya disampaikan ke pihaknya. 

"Ketika yang bersangkutan dipanggil dan hadir dilakukan pemriksaan yang akan melahirkan berita acara pemeriksaan (BAP), dan itu akan menyebutkan semua konfirmasi yang akan membuktikan terbukti atau tidak," jelas Aditya.

BAP itulah yang katanya akan ditindaklanjuti dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP), kemudian dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.

Hukuman terhadap ASN tersebut akan menyesuaikan hasil pemeriksaan resmi tersebut. Pelaksana hukuman pun akan ditentukan berdasarkan klasifikasi kelasnya. 

Jika hukuman yang diterapkan berkategori ringan, maka cukup dilaksanakan oleh atasan langsung ASN tersebut.

Sementara itu, jika hukumannya berkategori berat, maka akan dilakukan oleh pihak di tingkatan atas. 

Sebagai informasi, ASN yang tak masuk 10 hari berturut-turut akan diberhentikan dengan tidak hormat. 

Mestinya, ia akan diberhentikan tidak atas permintaan sendiri sembari menunggu surat keputusan (SK) resmi. 

Baca juga: Jejak 3 Perempuan di Balik Dugaan Korupsi Chromebook Era Nadiem Makarim

Mestinya, sejak saat itu dilakukan, ASN tak akan menerima upah setiap bulannya. 

Namun jika ada ASN yang terlambat diproses dengan asumsi menerima gaji buta setiap bulan, maka akan diminta mengembalikan dana yang sudah ia terima tersebut kepada neagara. 

"Urusan Kepegawian di setiap OPD ada bawah sekretaris dinasnya. Jangan menunggu 10 hari kerjanya tanpa alasan yang jelas, satu hari saja tidak masuk cari tahu kenapa tidak hadir," pungkasnya.

Sebelumnya Ada ASN di Gorontalo Utara Masih Gajian Padahal Berbulan-bulan Tak Masuk Kerja

Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, kembali membuat publik terhenyak lewat aksi blusukan mendadaknya.

Lewat vlog pribadinya yang bertajuk Bupati Melapor, Thariq terekam turun dari mobil sambil merekam langkahnya menuju Puskesmas Tolinggula.

Di sanalah ia membongkar praktik mangkir kerja yang membebani anggaran daerah.

“Saya baru selesai kegiatan adat di Tolinggula, tapi saya dapat informasi adanya ASN dan P3K yang tidak lagi masuk-masuk kantor di Puskes Tolinggula. Saya sudah dengan Ibu Kapus dan jajaran. Saya mau lihat absennya, Bu. Mana absennya?” kata Thariq sambil merekam suasana di depan ruang administrasi.

Dari absensi yang diperiksa langsung di lokasi, Thariq mendapati nama Fernandito Saputra Jamalu, tenaga P3K yang tercatat tak pernah masuk kerja sejak Desember 2023.

Ironisnya, meski absen total, nama Fernandito tetap aktif sebagai penerima gaji hingga saat ini.

Tak hanya Fernandito, Thariq juga menemukan nama seorang pegawai wanita bernama Putri yang disebut sudah tak masuk kerja sejak Juni 2024. Sama halnya, statusnya masih aktif.

Selain P3K, ada juga seorang PNS bernama Fajar yang sudah lama tak masuk kantor, meski sedang dalam proses pengunduran diri.

Menurut Thariq, fenomena seperti ini harus segera dihentikan karena menimbulkan pemborosan anggaran daerah.

Tak Hanya di Puskesmas

Fenomena serupa ternyata juga terjadi di sektor pendidikan.

Sebelum ke Tolinggula, pada 8 Juli 2025, Thariq sempat singgah di SMP Negeri 2 Kwandang.

Ia membenarkan laporan warga soal seorang guru P3K yang lebih dari setahun tak pernah mengajar, tapi status kepegawaiannya masih aktif.

Menurut Thariq, pembiaran pegawai mangkir ini sama saja menutup peluang bagi ribuan tenaga honorer dan tenaga abdi yang hingga kini bekerja tanpa gaji memadai

(*/Efriet Mukmin)