Dana Koperasi Siswa SMP 1 Kota Gorontalo Dipertanyakan Orang Tua

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo — Dugaan raibnya dana simpanan Koperasi Siswa (Kopsis) di SMP Negeri 1 Kota Gorontalo kembali mencuat.

Program yang diluncurkan sejak tahun ajaran 2022 itu kini justru menimbulkan keresahan orang tua murid karena dana yang dikumpulkan dari ratusan siswa tak jelas rimbanya.

Aan Karim, salah satu orang tua siswa lulusan tahun lalu, mengungkapkan kekecewaannya.

Ia menyebutkan, setiap siswa baru saat itu diminta menyetor Rp 100 ribu untuk memodali usaha koperasi sekolah, yang dijanjikan akan dikembalikan saat siswa lulus kelas IX.

“Dana tersebut digunakan untuk pengadaan seragam yang nanti akan dijual ke siswa. Tapi kabarnya, uang itu sudah tidak ada di bendahara Kopsis,” ujar Aan saat ditemui pada Jumat (27/6/2025).

Aan mengaku, meski anaknya tidak ikut dalam program simpanan Kopsis, ia kerap menerima keluhan dari banyak orang tua siswa.

Berdasarkan hitungannya, terdapat lebih dari 300 siswa yang menyetor, dengan nilai total yang bisa mencapai Rp 30 juta.

Program Kopsis itu hanya berjalan pada satu angkatan, dan tidak dilanjutkan setelah kepala sekolah sebelumnya meninggal dunia.

Kepsek yang baru, menurut Aan, tidak melanjutkan program tersebut hingga tahun 2025.

Masalah ini sempat menjadi perhatian aparat penegak hukum. Aan menyebut kasus ini pernah dilaporkan ke polisi pada 2024 lalu, namun tak ada tindak lanjut hingga sekarang.

“Ada laporan masyarakat, tapi sampai sekarang tidak jelas kelanjutannya,” ungkapnya.

Uang Dipakai untuk Pasfoto, Orang Tua Merasa Harga Tak Masuk Akal

Kisruh dana Kopsis makin meruncing setelah orang tua murid mendapat penjelasan dari pihak komite sekolah.

Berdasarkan rapat bersama, dikatakan bahwa dari dana Rp 100 ribu, sebesar Rp 70 ribu digunakan untuk pasfoto siswa dan sisanya Rp 30 ribu dikembalikan ke orang tua.

Aan mempertanyakan kebijakan tersebut, terutama terkait nominal biaya pasfoto yang dinilai terlalu tinggi dan semestinya bisa dibiayai oleh dana BOS.

“Harga pasfoto tidak sampai segitu. Dan kalau pun ada pembiayaan semacam itu, seharusnya bisa dari BOS,” ujarnya tegas.

Ia pun menuding kepala sekolah saat ini tidak lepas tanggung jawab, meski program itu bukan digagas olehnya. 

Kepala Sekolah Membantah Ada Penyimpangan

Dikonfirmasi terpisah, Kepala SMP Negeri 1 Kota Gorontalo, Rosmawati Bilondatu, memberikan klarifikasi.

Ia menegaskan program Kopsis bukan inisiatif dirinya, melainkan peninggalan dari kepemimpinan sebelumnya.

“Saat saya masuk, program ini sudah tidak dilanjutkan. Namun, pemanfaatan dana itu sudah dibahas bersama orang tua siswa dan komite,” ujarnya.

Rosmawati menegaskan, dana simpanan digunakan untuk kebutuhan administrasi kelulusan, seperti pasfoto dan DVD kenangan siswa.

Ia mengklaim semua keputusan telah dibahas secara terbuka dalam rapat yang disertai notulen dan dokumentasi.

“Untuk siswa tidak mampu, biaya kami gratiskan. Sementara Rp 30 ribu dari dana awal sudah dikembalikan ke orang tua siswa,” ujarnya.

Ia juga menyebut bahwa dana BOS hanya digunakan untuk siswa yang tidak mengikuti program simpanan Kopsis, dan tidak bisa mengakomodasi seluruh siswa dalam hal pembiayaan pasfoto.

Data terakhir mencatat, terdapat 258 siswa yang menyetor dana simpanan, dengan total nilai mencapai Rp 25,8 juta.

“Jadi, waktu pengumpulan dana, saya belum bertugas di SMP 1. Tapi sekarang semuanya sudah diselesaikan,” pungkas Rosmawati.

Meski pihak sekolah mengklaim masalah sudah selesai, sebagian orang tua siswa masih menyimpan tanya. Mereka menilai informasi yang diberikan sekolah tidak sepenuhnya transparan, terutama terkait penggunaan dan pengembalian dana.

Kisruh ini menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya pengelolaan dana secara transparan di lingkungan sekolah. Niat baik membangun usaha koperasi tak seharusnya berujung ketidakpercayaan publik.

“Jangan sampai semangat gotong royong siswa dan orang tua malah jadi kekecewaan karena ketidakjelasan laporan penggunaan uang,” pungkas Aan. (*/Jian)