Pemprov Gorontalo Genjot Digitalisasi Sistem Keuangan Daerah, Ini Kata Gubernur Gusnar Ismail

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus menggenjot digitalisasi sistem keuangan daerah, namun tantangan infrastruktur masih menjadi hambatan nyata, terutama di wilayah-wilayah yang belum tersambung jaringan internet atau mengalami gangguan sinyal berat.

Fakta ini mencuat dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Gorontalo yang digelar di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Selasa (24/6/2025).

Pertemuan yang menghadirkan seluruh pemerintah daerah se-Gorontalo serta perwakilan Bank Indonesia itu membahas strategi percepatan digitalisasi sistem keuangan, mulai dari belanja daerah hingga sistem pajak dan retribusi.

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menyebut digitalisasi bukan lagi agenda masa depan, melainkan kebutuhan saat ini dalam membangun sistem keuangan daerah yang efisien, transparan, dan bebas dari kebocoran.

“Kalau kita sudah bersepakat untuk meningkatkan implementasi digitalisasi di daerah, maka ada beberapa hal yang perlu kita benahi,” ujar Gusnar.

Namun realitas di lapangan belum sepenuhnya mendukung ambisi tersebut.

Masih banyak daerah, terutama di kawasan terpencil seperti Kabupaten Pohuwato, yang mengalami blank spot atau sinyal internet naik-turun. 

Hal ini menyebabkan sistem digital kerap tidak bisa digunakan secara maksimal, bahkan memaksa petugas keuangan melakukan transaksi secara manual.

“Tidak ada lagi daerah-daerah yang tidak terjangkau internet,” kata Gusnar, meski ia sendiri mengakui masih ada wilayah dengan sinyal lemah.

Selain keterbatasan infrastruktur jaringan, Provinsi Gorontalo juga menghadapi tantangan pada aspek sumber daya manusia.

Banyak aparatur di tingkat kabupaten/kota hingga desa belum memiliki kapasitas teknis yang memadai dalam mengelola sistem keuangan digital. Sistem keamanan data juga menjadi perhatian serius.

Pemprov tengah mengkaji penerapan sistem pajak daerah berbasis digital sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022.

Jika dijalankan dengan baik, sistem ini diyakini dapat meningkatkan fleksibilitas pendapatan dan mempercepat proses penyaluran belanja.

Meski begitu, tanpa perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur dasar dan peningkatan kapasitas teknis di daerah, percepatan digitalisasi dikhawatirkan hanya akan menjadi slogan.

Langkah-langkah ke depan akan difokuskan pada perluasan jaringan internet, pembangunan fasilitas digital, serta pelatihan teknis bagi petugas keuangan di seluruh daerah.

Pertemuan HLM TP2DD ini diharapkan menjadi momentum untuk memastikan bahwa Gorontalo tidak hanya berbicara soal transformasi digital, tapi juga menjalankannya secara merata hingga ke pelosok. (*)

ADVERTORIAL PEMPROV GORONTALO