Era Pertamini di Gorontalo Segera Berakhir, BPH Migas Larang Penjualan BBM Subsidi oleh Pengecer

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo — Praktik penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh pengecer seperti Pertamini, Pom Mini, hingga penjual botolan dan jerigenan di Gorontalo tampaknya akan segera menjadi kenangan.

Hal ini menyusul kebijakan terbaru dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang secara tegas melarang seluruh bentuk penjualan BBM subsidi oleh pengecer non-resmi.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Koordinator Pengaturan BBM BPH Migas, Anwar Rofiq, dalam kegiatan sosialisasi penggunaan aplikasi X-Star di Aula Rumah Dinas Wakil Gubernur Gorontalo, Kamis (19/6/2025).

"Surat rekomendasi itu bukan untuk dijadikan dasar menjual BBM bersubsidi di Pertamini atau Pom Mini," tegas Anwar dalam sambutannya.

Hanya SPBU dan Badan Usaha Resmi yang Boleh Salurkan BBM Subsidi

Menurut Anwar, pendistribusian BBM bersubsidi hanya boleh dilakukan oleh penyalur resmi seperti SPBU atau badan usaha yang telah ditetapkan, seperti Pertamina Patra Niaga.

Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang Cipta Kerja.

Selama ini, banyak pelaku usaha pengecer BBM yang mengantongi surat rekomendasi dengan dalih sebagai usaha mikro. Namun kini, praktik tersebut dinyatakan tidak sah.

Bahkan di wilayah lain seperti Kalimantan Timur, lebih dari 400 Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pengecer BBM telah dicabut oleh BKPM karena dianggap menyalahi aturan.

"Apapun bentuknya—botol, jerigen, atau menggunakan dispenser—tidak lagi dibenarkan," tambah Anwar.

Solusi Digital: Aplikasi X-Star untuk Pengajuan BBM Subsidi

Sebagai solusi, BPH Migas kini mendorong penggunaan aplikasi X-Star, platform digital resmi untuk mengajukan rekomendasi pembelian Solar (JBT) dan Pertalite (JBKP).

Aplikasi ini telah diterapkan di lebih dari 400 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Menariknya, pengajuan rekomendasi dapat dilakukan secara kolektif oleh kelompok usaha seperti petani atau nelayan, meskipun surat tetap akan diterbitkan secara individu.

Bahkan, pengambilan BBM pun bisa dilakukan secara kolektif demi menghemat biaya transportasi dan waktu tempuh.

Langkah ini diambil untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Pemerintah berharap dengan dihentikannya praktik Pertamini menjual BBM subsidi, distribusi energi akan lebih adil dan merat.

Hal ini terutama bagi sektor-sektor yang memang membutuhkan bantuan negara seperti pertanian, perikanan, dan transportasi.

Beberapa contoh usaha mikro yang masih layak mendapat subsidi BBM antara lain: usaha parut kelapa, pencucian kendaraan, kompresor usaha, mesin motor tempel untuk nelayan, hingga traktor pertanian.

Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah, dalam sambutannya juga menegaskan bahwa aplikasi X-Star akan menjadi solusi konkret bagi pelaku usaha yang sebelumnya kesulitan mengakses BBM subsidi.

"Pada intinya, surat rekomendasi melalui X-Star sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai penggerak ekonomi di Provinsi Gorontalo, dalam mendapatkan BBM subsidi yang sudah dikompensasi oleh negara," ujar Idah.

Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi ini agar pelaku usaha memahami proses dan kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan.

"Perlu diberikan informasi jelas terkait dokumen apa saja yang harus dilengkapi agar mereka bisa mendapatkan bahan bakar sesuai kebutuhan," sambungnya.

Hadir dalam kegiatan ini sejumlah pejabat dan instansi terkait, termasuk Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Wardoyo Mansur Pongoliu, serta perwakilan OPD sektor perikanan, pertanian, dan UMKM.

Sistem X-Star tak hanya memberi kemudahan dalam pengajuan subsidi, tetapi juga memperkuat pengawasan agar penggunaan BBM subsidi tidak menyimpang dari tujuan.

"Subsidi ini menggunakan uang negara, sehingga perlu adanya pengawasan dan pemanfaatan yang tepat sasaran," tutup Idah.

(*)