Cicilan Rumah Subsidi Turun jadi Rp 600 Ribu per Bulan, Aturannya Sementara Digodok

Bahkan, ada masukan mengenai ketiadaan ruang untuk salat bagi umat Islam.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengaku menanggapinya dengan sangat positif.

"Kemarin ada masukannya yang bagus nih, 'Bu ini buat apa namanya, sajadah, sholat gimana?' Makanya oke berarti ada yang harus kita sesuaikan. Jadi sangat terbuka gitu, uji publiknya," tuturnya.

Sri berjanji akan terus memperhatikan setiap kritik hingga tercapai kesepakatan akhir.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia turut memberikan sejumlah catatan penting terkait rencana Kementerian PKP ini.

Wakil Ketua Umum Pengembangan Infrastruktur Strategis dan Pembangunan Pedesaan Serta Transmigrasi, Thomas Jusman, menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih gencar agar masyarakat tidak salah mengartikan usulan tersebut.

"Kalau sudah nanti ditetapkan, perlu disosialisasikan yang lebih menyeluruh sehingga tidak disalah artikan. Bahwa ini adalah produk pilihan lain atau alternatif yang tidak membatasi produk-produk yang sebelumnya, yang tipe 36, sehingga ini menjadi pilihan yang lain untuk akses di perkotaan," ujarnya.

Thomas juga mendesak Kementerian PKP untuk memikirkan cara agar masyarakat pekerja informal bisa lebih mudah memiliki rumah subsidi, mengingat seringnya mereka terkendala oleh SLIK OJK.

Dari segi ukuran, Thomas berharap luas rumah subsidi bisa berkisar antara 18-30 meter persegi, dengan ruang gerak yang tetap mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Harapan kami mungkin dari segi ukuran ya, mungkin kalau belum pas dari teman-teman asosiasi dan teman-teman mengharapkan kalau memang dimungkinkan itu bisa 18 mungkin ukurannya sampai luasnya mungkin 30. Itu barangkali itu boleh di-sounding," ungkapnya. (*)