Pemakzulan Gibran

Purnawirawan TNI Desak Gibran Dimakzulkan, Jimly: Jangan Remehkan Simbol Kemarahan Publik

Desakan tersebut langsung mendapat perhatian dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshidiqie, yang menyebutnya sebagai simbol kemarahan.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
PEMAKZULAN GIBRAN-Isu pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat setelah Forum Purnawirawan TNI menyuarakan desakan agar anak sulung Presiden Joko Widodo itu dicopot dari jabatannya. Desakan tersebut langsung mendapat perhatian dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshidiqie, yang menyebutnya sebagai simbol kemarahan publik yang tidak boleh dipandang sebelah mata. 

 "KIM Plus pun mayoritas di DPR. Jadi, saya tidak yakin bahwa akan ada inisiatif dua per tiga anggota DPR untuk melakukan proses pemakzulan ini," tambahnya.

Saat ditanya soal apakah alasan Purnawirawan TNI mendesak pemakzulan Gibran berkaitan dengan intervensi relasi keluarga dan kelayakannya, Jimly tidak menjawab pasti.

"Ya, itu subjektivitas mereka [Purnawirawan TNI, red.]. Ditanya pada mereka, alasannya apa? Pasti ada ya kan. Bahwa itu nanti akan dibuktikan di MK," ujar Jimly.

"Tapi jauh lebih penting adalah proses apakah DPR mayoritas anggotanya akan meng-adopt, menerima masukan dari para purnawirawan ini dan kemudian diproses sebagaimana tata tertib DPR, ya kita serahkan aja kepada DPR," tambahnya.

"Dan saya sudah dengar ada tiga partai yang menolak ya kan, jadi saya rasa agak susah gitu itu," lanjutnya.

Meski begitu, Jimly mencoba diplomatis, yakni dengan menyebut bahwa desakan Purnawirawan TNI ini juga tidak boleh dipandang sebelah mata.

Sebab, itu merupakan cerminan kemarahan dan kekecewaan publik.

Namun, Jimly mengingatkan agar persoalan desakan pemakzulan Gibran ini tidak berlarut-larut.

"Nah, tetapi ekspresi para jenderal ini ya jangan dikecilkan juga, artinya secara simbolik ini ada gunanya juga untuk mengingatkan sekaligus mengekspresikan kemarahan publik pada keadaan," papar Jimly.

Baca juga: Jadwal KM Bukit Raya Kapal Pelni Juni 2025: Hari Ini Berangkat dari Kijang ke Blinyu

Baca juga: DPRD Gorontalo Utara Umumkan Thariq Modanggu - Nurjanah Yusuf sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gorut

"Tapi, saya rasa kita juga harus meredam, jangan sampai ini terus-menerus menghabiskan waktu. Ini kan bagian dari keluh kesah kita tentang masa lalu yang sudah terjadi. Maka saya pikir lebih baik kita arahkan perhatian publik kepada upaya untuk mengontrol pemerintahan yang ada sekarang dan juga memperbaiki supaya sistem pemerintahan dan ketatanegaraan kita tidak mengulangi apa yang kita tidak sukai dari hasil Pilpres yang lalu," tandasnya.

 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved