Anggaran Sekolah Gratis SD-SMP Bisa Tembus Rp 84 Triliun! Pemerintah Pusing Tujuh Keliling?

TRIBUNGORONTALO.COM - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pendidikan dasar 9 tahun (SD hingga SMP) gratis, baik negeri maupun swasta, menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.

Pasalnya, untuk merealisasikan kebijakan populis ini, negara diperkirakan membutuhkan anggaran fantastis, mencapai Rp 84 triliun!

MK telah mengeluarkan putusan tersebut dalam sidang perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), pada Selasa (27/5/2025).

Lantas, bagaimana pemerintah akan mengakomodir anggaran sebesar itu?

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdullah Ubaid Matraji, mengungkapkan bahwa angka Rp 84 triliun tersebut merupakan hasil perhitungan JPPI.

"Kalau hitung-hitungan JPPI secara persis itu kita ketemu angka Rp84 triliun," ujarnya, Rabu (28/5/2025).

Namun, Ubaid menekankan bahwa anggaran untuk sekolah gratis ini tidak harus sepenuhnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, dana tersebut bisa diperoleh melalui refocusing atau realokasi anggaran pendidikan yang saat ini dinilai kurang prioritas.

"Cukup dengan cara refocusing anggaran pendidikan yang sudah ada, tanpa menambah anggaran lagi dari luar dana pendidikan," tegasnya.

Ubaid juga menambahkan bahwa alokasi anggaran ini merupakan kewenangan presiden, bukan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Selain APBN, anggaran juga bisa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk segera menghitung ulang jumlah siswa dan daya tampung sekolah negeri.

Data ini penting agar pemerintah dapat menyusun skema pembiayaan yang tepat, termasuk menggandeng sekolah swasta untuk menutupi kekurangan kapasitas.

Pemerintah Sedang Mengkaji dan Menunggu Arahan Prabowo

Menanggapi wacana sekolah gratis ini, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza UI Haq, menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan pengkajian internal.