Megawati Tersinggung Budi Arie Sebut PDIP Bekingi Judi Online, Berujung Lapor Polisi

"Kita akan melakukan upaya hukum kalau dia tidak mencabut pernyataannya. Karena apa yang disampaikan itu kan kepada wartawan dan itu kemudian menjadi konsumsi publik," ujarnya.

"Terlepas bahwa itu dengan bukan diskresi dia mengutarakan, menyebarkan. Tetapi dia kan berbicara begitu dan itu pasti dilakukan di mana-mana," ucapnya.

"Jadi kita menunggu, kalau dia tidak segera mencabut pernyataannya dan minta maaf, kita akan melakukan tindakan hukum," ungkap Deddy menambahkan.

Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, dikabarkan sangat tersinggung dengan pernyataan Budi Arie yang menyebut PDIP terlibat dalam kasus perlindungan situs judi online di Kominfo.

PDIP pun mengancam akan melaporkan Budi Arie ke penegak hukum jika ia tidak mencabut pernyataannya.

Deddy Sitorus menilai pernyataan Budi Arie tersebut keterlaluan, karena PDIP adalah sebuah institusi, bukan perorangan.

"Oh sudah tahu, ibu cukup tersinggung dengan ucapan itu karena PDIP itu kan institusi, bukan orang per orang. Si Budi Arie kan langsung menyebutkan PDIP. Itu keterlaluan," kata Deddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Deddy menegaskan bahwa PDIP akan menempuh jalur hukum jika Budi Arie tidak segera mencabut pernyataannya dan meminta maaf.

"Kita akan melakukan upaya hukum kalau dia tidak mencabut pernyataannya. Karena apa yang disampaikan itu kan kepada wartawan dan itu kemudian menjadi konsumsi publik," ujarnya.

"Terlepas bahwa itu dengan bukan diskresi dia mengutarakan, menyebarkan. Tetapi dia kan berbicara begitu dan itu pasti dilakukan di mana-mana," ucapnya.

"Jadi kita menunggu, kalau dia tidak segera mencabut pernyataannya dan minta maaf, kita akan melakukan tindakan hukum," ungkap Deddy menambahkan.

Penyeretan nama Budi Gunawan dan PDIP ini muncul di tengah nama Budi Arie yang juga disebut dalam dakwaan kasus dugaan perlindungan situs judi online oleh oknum pegawai Kominfo.

Dakwaan tersebut dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 14 April 2025. (*)