UMKM Kota Gorontalo Tembus 15 Ribu, Naik 40 Persen Sejak 2019

TRIBUNGORONTALO.COM, Kota Gorontalo – Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Gorontalo terus mengalami pertumbuhan yang menggembirakan.

Berdasarkan data resmi dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kota Gorontalo, hingga akhir tahun 2024 jumlah pelaku UMKM telah mencapai 15.785 unit.

Dari jumlah tersebut, usaha mikro mendominasi dengan total 12.220 unit, disusul usaha kecil sebanyak 3.170 unit, dan usaha menengah sebanyak 395 unit.

Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sejak 2019, sektor mikro telah tumbuh lebih dari 40 persen dari 8.770 unit menjadi lebih dari 12 ribu unit.

Fungsional Analis Kebijakan UMKM pada dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kota Gorontalo, Idah Rowaty menjelaskan bahwa lonjakan ini merupakan hasil dari berbagai program pemberdayaan dan fasilitasi yang dijalankan secara konsisten.

“Peningkatan ini merupakan indikasi kuat bahwa ekosistem UMKM kita semakin sehat dan berkembang. Pemerintah terus mendorong pelaku usaha untuk tidak hanya tumbuh dari sisi jumlah, tetapi juga naik kelas dalam aspek kualitas dan daya saing,” ujarnya saat diwawancarai TribunGorontalo.com, Selasa (20/5/2025).

Berdasarkan rekapitulasi data usaha mikro per kecamatan, Kecamatan Kota Selatan menempati urutan tertinggi dengan 1.655 unit usaha mikro, diikuti oleh Dungingi dengan 1.622 unit.

Posisi ketiga ditempati oleh Kecamatan Hulonthalangi dengan 1.508 unit, kemudian Kota Timur dengan 1.451 unit.

Sementara itu, Kecamatan Kota Utara mencatat jumlah terendah dengan 913 unit usaha mikro, diikuti oleh Sipatana (1.143 unit) dan Kota Tengah (1.270 unit).

Meski demikian, semua kecamatan menunjukkan keterlibatan aktif dalam sektor UMKM, dengan penyebaran yang relatif merata.

Sejalan dengan peningkatan kuantitas, kata Idah Pemkot Gorontalo juga fokus pada peningkatan kualitas usaha.

Program seperti Sertifikat Halal Gratis (Sehati) yang telah diperpanjang, fasilitasi perizinan seperti NIB, P-IRT, BPOM, dan label halal, serta pelatihan-pelatihan kewirausahaan rutin digelar untuk membekali pelaku usaha dengan keterampilan dan legalitas yang dibutuhkan di pasar nasional dan digital.

“Bagi pelaku usaha yang ingin masuk ke ritel modern atau marketplace, legalitas usaha adalah syarat mutlak. Karena itu, pendampingan dari kami terus ditingkatkan,” jelasnya.

Tantangan yang masih dihadapi UMKM di antaranya terbatasnya sumber daya manusia, akses permodalan, dan pemasaran.