Mata Lokal Fest 2025, Staf Khusus Menteri Pertanian Ungkap 58 Negara Alami Kelaparan Serius

TRIBUNGORONTALO.COM - Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian Dr Ir Sam Herodian hadir sebagai keynote speaker di  Mata Lokal Fest 2025  di Hotel Shangri-La Jakarta pada Kamis, 8 Mei 2025,

Sesi Summit ini mengusung tajuk “Feeding the Future: Biodiversity, Consumption Patterns, and Food Production Contributing to Climate”

Mata Lokal Fest 2025 persembahan Tribun Network menjadi ruang temu gagasan dan aksi kolektif lintas sektor demi masa depan berkelanjutan di bidang pangan dan pertanian.

Sesi Summit di Mata Lokal Fest 2025 merupakan forum tingkat tinggi yang mempertemukan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, pelaku usaha, generasi muda, dan stakeholder lainnya untuk berdialog dan membahas berbagai isu keberlanjutan lokal dengan dampak global.

Sesi ini membahas bahwa Indonesia harus bersiap menghadapi ancaman krisis pangan global dengan strategi nasional yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis inovasi.

Dalam sesi pembuka ini, Sam menyoroti urgensi transisi sistem pangan Indonesia untuk menjawab tantangan, yaitu memastikan ketahanan pangan bagi populasi yang terus bertambah.

“Krisis pangan bukan isu masa depan, ini adalah tantangan nyata yang sedang kita hadapi sekarang,” ujar Sam. 

Sebanyak 58 negara dilaporkan mengalami kelaparan serius. Lebih dari 725 juta orang kekurangan gizi, dengan 55 persen berada di Asia dan 38 persen di Afrika. Bahkan, 7,18 persen penduduk Indonesia masih menghadapi kelaparan.

Menurut data FAO, krisis pangan telah memicu gejolak di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang pada awal 2024 menghadapi kelangkaan dan antrean beras. Bahkan, di Filipina dan Jepang mengalami kondisi serupa pada 2025 dengan pola yang sama yaitu menghadapi tantangan transisi kepemimpinan. 

Ia memaparkan bahwa Kementerian Pertanian RI telah menginisiasi berbagai program unggulan yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

 Upaya ini bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekologi, dan memperkuat daya tahan pangan nasional di krisis global. Sam menegaskan pentingnya strategi swasembada pangan yang berbasis modernisasi.

“Indonesia saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi kita tidak bisa lengah. Ketahanan pangan tak bisa hanya andalkan situasi sekarang—harus ada langkah maju,” ujarnya.

Beberapa strategi utama Kementerian Pertanian mencakup penguatan benih unggul, pemulihan alokasi pupuk bersubsidi ke angka 9,55 juta ton, serta transformasi pertanian tradisional menjadi modern. Benih unggul yang dikembangkan—mencapai 150.000 ton—ditujukan untuk lima juta hektar lahan, termasuk varietas tahan salin, padi rawa, dan tadah hujan.

Modernisasi memang menaikkan biaya produksi hingga dua kali lipat, namun menurut Sam, adopsi teknologi adalah keharusan agar tak tertinggal. Optimalisasi lahan rawa di Kalimantan dan Papua menjadi salah satu contoh dari solusi strategis, baik saat musim hujan maupun kemarau.

Program regenerasi petani juga ditekankan melalui Brigade Tanam dan Brigade Pangan, yang telah melibatkan petani milenial dan Gen Z di berbagai wilayah, dimulai dari Papua. 

Selain itu, Kementerian pertanian memperkuat peran penyuluh dan program pekarangan pangan bergizi untuk ketahanan pangan rumah tangga dengan lahan produktif masyarakat yang juga mulai dioptimalkan.

Dari sisi produksi, Indonesia mencatatkan angka 34,6 juta ton beras di tahun 2025 ini, melebihi kebutuhan nasional sebesar 31 juta ton. Pertumbuhan produksi diprediksi meningkat 18,6 persen hingga pertengahan 2025. 

Capaian ini menjadi hal positif terkini setelah pengakuan internasional turut diraih di saat Presiden Joko Widodo menerima Agricola Medal dari FAO atas kontribusi Indonesia terhadap ketahanan pangan global. 

Dari dalam negeri, sektor pertanian menyumbang 10,52 persen terhadap PDB nasional pada kuartal I 2025—tertinggi di antara sektor lainnya.

“Kita sudah berada di jalur yang benar, tapi keberlanjutan harus dijaga. Fokus berikutnya adalah hilirisasi agar pertanian benar-benar jadi penopang ekonomi nasional,” tutup Sam.

Sesi ini turut menggarisbawahi pentingnya transformasi sistem pangan sebagai elemen kunci untuk masa depan Indonesia yang tangguh terhadap situasi global.

Upaya ini bukan hanya bertujuan meningkatkan produktivitas, tetapi juga memastikan bahwa keberlanjutan dan program inisiatif yang berjalan optimal dari Kementerian Pertanian dapat menunjang kebijakan pangan nasional dengan swasembada pangan menjadi tujuan utama.

Sesi ini sekaligus menegaskan bahwa masa depan ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari transformasi menyeluruh di semua lini dari hulu ke hilir, dengan peran serta semua pihak termasuk masyarakat Indonesia.

Kementan Siapkan Ratusan Ribu Hektare Lahan di Kalimantan Barat untuk Ekspor Beras ke Malaysia

Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian Sam Herodian mengungkapkan bahwa Menteri Pertanian Malaysia telah mengajukan permintaan resmi kepada Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman untuk mengimpor beras dari Indonesia.

Menanggapi hal itu, Amran menyatakan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Namun, dengan prediksi stok beras nasional yang akan mencapai 4 juta ton dalam waktu dekat, pemerintah mempertimbangkan untuk mengekspor sebagian sebelum kualitasnya menurun.

Malaysia kemungkinan menjadi tujuan pertama ekspor beras Indonesia karena RI sudah menyiapkan lahan pertanian di Kalimantan Barat untuk mengekspor ke Negeri Jiran.

"Kita akan ekspor itu sudah pasti karena kita akan kerja sama di Kalimantan Barat. Kami siapkan (lahan) luasnya ratusan ribu hektare," kata Sam ketika ditemui di sela-sela acara Mata Lokal Fest 2025 di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Kalimantan Barat dipilih sebagai titik ekspor karena lokasinya strategis dan dekat dengan Kuching, Malaysia. Proses pengiriman pun dinilai lebih efisien karena bisa dilakukan melalui jalur darat.

Meski sudah menyiapkan lahan pertaniannya, Sam belum dapat menyampaikan secara rinci berapa besar potensi produksi dari wilayah tersebut.

 Satu hal pasti, ia menegaskan langkah ekspor ini merupakan bentuk dukungan Indonesia terhadap negara tetangga yang membutuhkan.

Terkait waktu pelaksanaan ekspor, Sam menyebut keputusan akhir akan menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

 "(Keputusan waktu ekspornya) tergantung Pak Presiden," ujar Sam.

Stafsus Mentan Beber Alasan Sebenarnya di Balik Penggantian Dirut Bulog, Diganti Personil TNI Aktif

Staf Khusus (Stafsis) Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian Sam Herodian mengungkap alasan di balik pergantian Direktur Utama Perum Bulog yang kini dijabat oleh perwira militer aktif.

Pada awal Februari 2025, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetyo resmi menggantikan Wahyu Suparyono sebagai pimpinan badan usaha milik negara yang bergerak di sektor pangan itu.

 Menurut Sam, keputusan ini diambil karena pemerintah membutuhkan pemimpin yang mampu mengikuti ritme kerja Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya cepat.

"Contohnya (direktur utama) Bulog kemarin tidak bisa mengikuti irama. Jadi terpaksa dicari yang bisa mengikuti irama kecepatan sekarang Pak Prabowo," katanya ketika memberi sambutan dalam acara Mata Lokal Fest 2025 di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Ditemui di sela acara, Sam menjelaskan bahwa pemerintah membutuhkan sosok pemimpin Bulog yang lebih lincah dan bisa mengikuti cara kerja pemerintah saat ini.

Sam kemudian menyebut  Smart Agriculture System (SAS) yang dimiliki Kementerian Pertanian yang bisa mengidentifikasi daerah-daerah yang akan melakukan panen.

Berdasarkan data dari SAS, Kementan akan memberi perintah ke Bulog untuk langsung bergerak ke daerah itu dan menyerap gabahnya. 

 Inilah yang dimaksud Sam sebagai kecepatan. Bulog diminta lebih cekatan begitu diperintah Kementan menyerap gabah.

"Jadi ada sinkronisasi. "Eh Bulog, itu di sana produksi, tolong di itu, itu harus bisa." Dan sekarang sudah bagus, cantik sekali. Jadi di SAS kami bisa liat ini di sini mau panen, nanti Bulog ke sana," ujar Sam.

Terkait rencana mengembalikan status Bulog dari BUMN menjadi lembaga di bawah pemerintah, ia menyoroti peran Bulog yang sekarang sebagai BUMN memilik dua tugas, yaitu menjaga stok serta kestabilan harga pokok dan keharusan mereka berbisnis.

Ia memandang dua tugas tersebut sebagai dualisme yang membingungkan.

Jika dikembalikan seperti zaman dulu ketika masih di bawah pemerintah, ia mengatakan Bulog bisa lebih lincah karena tidak ada beban untuk mencari untung.

Sebagai contoh, saat pemerintah menugaskan Bulog untuk menyerap gabah petani dengan harga Rp 6.500 per kilogram tanpa memandang kualitasnya, hal ini sangat memberatkan jika dipandang dari sisi bisnis.

Menurut dia, perusahaan manapun pasti akan menolaknya. Bulog sendiri dinilai akan menolaknya jika bisa. Namun, karena itu tugas negara, mereka harus melaksanakannya.

"Seperti yang sekarang, pokoknya semua harus jual Rp 6.500 per kg at any quality. Itu kan berat. Kalau sebagai perusahaan saya enggak mau. Bulog juga berat kalau nolak, tapi itu tugas negara yang harus dilakukan."

"Dampaknya apa? Serapan bulog luar biasa.  Dua minggu lagi akan ada pencapaian (stok beras RI) sampai 4 juta," ucap Sam

Sam menegaskan apapun keputusannya, apakah Bulog akan kembali menjadi lembaga di bawah pemerintah atau tidak, ia  menilai hal yang terpenting adalah koordinasi yang lebih efisien dengan Kementan.

Sebagai informasi, saat ini pengunduran diri Novi Helmy Prasetya sedang diproses. Sambil menunggu proses mundur, Novi dimutasi sebagai Staf Khusus (Stafsus) Panglima dari sebelumnya sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI.

Novi Helmy diharuskan mundur atau pensiun dini dari dinas kemiliteran setelah ia juga menjabat sebagai Dirut Bulog. (*/Tribunnews)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Forum Mata Lokal Fest 2025 Bahas Masa Depan Ketahanan Pangan dan Pertanian di Era Krisis Iklim