Bertemu Bupati Sofyan Puhi, UT Gorontalo Dorong Guru PAUD hingga Aparat Desa Raih Gelar Sarjana

Reporter: Inayah Nuraulia Mokodongan

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Universitas Terbuka (UT) Gorontalo terus memperkuat perannya dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Gorontalo.

Melalui sistem pendidikan jarak jauh yang fleksibel, UT membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat, termasuk guru PAUD dan aparat desa, untuk meraih pendidikan tinggi.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Direktur UT Gorontalo, Safriansyah, dalam audiensi bersama Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, pada Senin, 5 Mei 2025.

Audiensi ini bertujuan membahas realisasi nota kesepahaman (MoU) menuju penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara UT Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Turut hadir mendampingi Safriansyah dari pihak UT Gorontalo, yakni Burhan Mohamad selaku Kasubbag Tata Usaha, serta Yasir M Pidu selaku Koordinator Registrasi dan Pengujian (RPU).

Sementara dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo, audiensi juga dihadiri oleh Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo, Sutrisno.

“Kami ingin menjangkau masyarakat yang ingin kuliah tapi terkendala biaya, waktu, atau lokasi. UT hadir untuk memberikan solusi. Tidak perlu meninggalkan pekerjaan, karena pembelajarannya fleksibel dan bisa dilakukan dari mana saja,” ujar Safriansyah.

Salah satu fokus UT Gorontalo adalah peningkatan kompetensi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menurut Safriansyah, peran guru PAUD sangat strategis dalam mendukung tumbuh kembang anak sekaligus upaya pencegahan stunting sejak dini.

“Untuk itu, guru PAUD perlu ditingkatkan kapasitasnya. Minimal harus lulusan sarjana agar mampu memberikan pendidikan yang berkualitas sesuai standar. UT hadir untuk memfasilitasi hal itu,” jelasnya.

Selain untuk guru, UT juga mendorong aparat desa melanjutkan studi ke jenjang sarjana melalui Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Program ini ditujukan bagi perangkat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, hingga kepala urusan (kaur) yang belum bergelar sarjana.

“Sekarang regulasi sudah makin ketat. Dulu kepala desa cukup lulusan SMP, sekarang minimal SMA. Ke depan bisa saja disyaratkan harus S1. Jadi, program ini adalah langkah antisipatif,” kata Safriansyah.

Menariknya, bagi aparat desa yang telah menjabat minimal dua tahun dengan SK Bupati, UT memberikan kemudahan berupa pengakuan masa kerja, sehingga mereka bisa langsung menempuh kuliah mulai semester tiga dari delapan semester yang seharusnya.