Kontroversi Waria di Gorontalo
Edaran Bupati! Waria Dilarang Tampil di Hiburan Rakyat Se-Kabupaten Gorontalo
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo resmi mengeluarkan larangan hiburan rakyat yang melibatkan waria dan biduan berpenampilan vulgar.
Penulis: Jefry Potabuga | Editor: Wawan Akuba
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/gorontalo/foto/bank/originals/WARIA-DI-GORONTALO-Kepala-Badan-Kesatuan-Bangsa-dan-Politik-Kesbangpol-Kabupaten-Gorontalo.jpg)
TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontlao -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo resmi mengeluarkan larangan hiburan rakyat yang melibatkan waria dan biduan berpenampilan vulgar.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Gorontalo, Burhan Ismail, menegaskan maksud di balik kebijakan ini.
Kata dia larangan ini sebagai respon banyaknya keluhan masyarakat terhadap aktivitas hiburan rakyat yang dinilai melanggar norma kesopanan.
"Maraknya protes warga atas aktivitas waria yang dianggap terlalu berlebihan membuat kami mengambil tindakan tegas. Kami sudah mengeluarkan surat edaran berdasarkan instruksi langsung dari Bupati Gorontalo," ujar Burhan saat diwawancarai Tribun Gorontalo, Senin (28/4/2025).
Baca juga: Terkini! Gempa Bumi Guncang Selatan Jawa Barat Senin Siang 28 April 2025
Burhan menjelaskan, surat edaran tersebut berisi sejumlah ketentuan yang mengharuskan para camat dan kepala desa di Kabupaten Gorontalo memperketat pemberian izin keramaian.
"Ini bukan berarti tidak boleh ada hiburan sama sekali, tetapi lebih kepada pengendalian acara-acara yang mengandung unsur pornoaksi," tambahnya.
Selain itu, surat edaran juga mengatur batas waktu kegiatan hiburan hingga maksimal pukul 23.00 WITA.
"Kalau sudah lewat dari jam itu, kegiatan bisa mengganggu kenyamanan warga sekitar. Ini yang ingin kita hindari," jelas Burhan.
Tak hanya kepada penyelenggara hajatan, surat edaran ini juga menyasar pengusaha hiburan seperti karaoke dan band organ tunggal.
Para pengusaha diimbau agar tidak menampilkan biduan yang mempertontonkan tarian atau aksi yang dinilai tidak pantas.
"Kami minta pengusaha hiburan juga turut mematuhi aturan ini. Hiburan boleh, tapi jangan sampai melanggar norma kesusilaan," katanya.
Burhan menambahkan, penerapan surat edaran ini akan dikawal ketat oleh dinas terkait. Satpol PP bersama aparat hukum akan rutin melakukan patroli untuk memastikan kepatuhan di lapangan.
Baca juga: Sri Mulyani Bakal Impor Jagung hingga LNG Demi Redam Tarif Trump
"Kami tidak hanya mengeluarkan edaran lalu diam. Akan ada patroli dan kontrol aktif. Bagi yang melanggar, kami siapkan sanksi pembinaan," tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk proaktif melaporkan jika menemukan kegiatan hiburan yang menyimpang.
"Kalau menemukan indikasi pelanggaran di masyarakat, kami harap segera melaporkannya. Kita jaga bersama ketertiban dan moralitas di lingkungan kita," ucap Burhan.