Nama-nama 10 Tokoh Jadi Calon Pahlawan Nasional, Ada Sosok Guru Tua sang Pendiri Alkhairaat

TRIBUNGORONTALO.COM – Sejumlah tokoh diusulkan menjadi calon pahlawan nasional oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada Maret 2025.

Melansir dari Kompas.com, Jumat (25/4/2025), usulan ini dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat.

“Jadi memenuhi syarat melalui mekanisme. Ada tanda tangan Bupati, Gubernur, itu baru ke kita. Jadi memang prosesnya dari bawah,” ucap Saifullah, dikutip dari situs resmi Kementerian Sosial.

Selain Soeharto, ada sembilan nama lainnya yang juga diusulkan dalam daftar calon Pahlawan Nasional. 

Mereka adalah K.H. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat). 

Lalu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini adalah Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur). 

Di samping jasa-jasanya sebagai presiden, sosok Soeharto juga diliputi kontroversi dan catatan hitam, terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia serta dugaan korupsi.

Baca juga: Try Sutrisno Desak Gibran Mundur dari Jabatan Wakil Presiden, Didukung Ratusan Pensiunan TNI

Respons partai politik

Partai Amanat Nasional (PAN) menilai, usul agar Presiden ke-2 RI Soeharto mendapatkan gelar Pahlawan Nasional adalah hal yang wajar dan patut dipertimbangkan. 

Sekretaris Jenderal PAN Eko Hendro Purnomo beralasan, ada banyak capaian pada pemerintahan Soeharto yang dapat dikenang. 

"Banyak capaian yang bisa dikenang, seperti swasembada pangan, pembangunan infrastruktur, program sekolah dasar Inpres, dan dukungan terhadap koperasi serta usaha kecil," ujar Eko saat dikonfirmasi, Kamis (24/4/2025). 

Pria yang akrab dikenal Eko Patrio ini juga menilai Soeharto adalah tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang pernah memimpin dalam periode panjang pembangunan nasional.

"Dari PAN, kami melihat usulan agar Presiden Soeharto diberi gelar Pahlawan Nasional sebagai hal yang wajar dan patut dipertimbangkan," ujar dia.

PAN meyakini penilaian terhadap gelar Pahlawan Nasional tentu dilakukan secara menyeluruh oleh pihak-pihak yang berwenang. 

Selain usulan dari publik, menurutnya, ada mekanisme resmi yang harus dilalui, seperti kajian dari Dewan Gelar hingga keputusan oleh Presiden RI. 

"Selama prosesnya terbuka dan sesuai aturan, kami menghormatinya," imbuh Eko. 

Eko melanjutkan, bagi PAN upaya menghargai tokoh bangsa seperti Presiden ke-2 RI adalah bagian dari merawat sejarah nasional.

"Ini bukan soal politik semata, tapi soal bagaimana kita memberi tempat yang layak bagi sosok yang pernah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia," kata dia.

Pendapat Golkar

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengingatkan masyarakat untuk tidak mengangkangi hak Presiden ke-2 Soeharto dalam menerima gelar Pahlawan Nasional 2025.

Menurutnya, kebencian publik terhadap Soeharto tidak boleh menghalangi prestasinya dalam menerima gelar ini. "Sebagai anak bangsa, kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Dalam arti bahwa kebencian tidak boleh mengangkangi hak dan prestasi seseorang, serta usulan pihak lainnya," ujar Doli dalam keterangannya, Jumat (25/4/2025). Doli menjelaskan, usulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional bukan baru kali ini terjadi.

Pada tahun 2010, Pemprov Jawa Tengah sudah mengusulkan pemberian gelar Pahlawan terhadap Soeharto.

Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) bentukan Kemensos pun menilai Soeharto layak menyandang gelar tersebut, merujuk pada rekam jejaknya dalam sejarah perjuangan bangsa. 

Menurut Doli, nama Soeharto tercatat memimpin perebutan senjata Jepang di Yogyakarta pada 1945, Serangan Umum 1 Maret 1949, hingga menjabat Panglima Komando Trikora dalam operasi pembebasan Irian Barat.

"Bahkan sebelumnya, pada 2009, Menteri Agama Maftuh Basyuni menegaskan bahwa Pak Harto bukan hanya berhak atas gelar tersebut, namun sangat pantas bila generasi saat ini membaca lengkap jasanya pada Republik," jelasnya.

"Dikatakan Basyuni, Pak Harto bukan sembarang prajurit, yang mulai dikenal luas saat Serangan 1 Maret. Lebih dari itu, ia tak ada cacat sebagai pejuang. Nasionalisme Pak Harto tak perlu diragukan lagi, di mana ia berjuang mempertaruhkan semuanya," sambung Doli.

Saat menjabat Presiden, kata Doli, Soeharto tak hanya membangun fisik, melainkan juga mengarusutamakan pembangunan spiritual melalui Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP).

Buktinya, Doli menjelaskan, terlihat melalui pembangunan masjid untuk kepentingan umat yaitu Masjid Raya At-Tin. Di tangan Soeharto, salah satu fungsi utama masjid yang dibangunnya adalah sebagai tempat pembelajaran dan penguatan kepedulian terhadap nasib bangsa.

"Success story Pak Harto dalam memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta. Serangan ini sangat terencana dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III dengan mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil setempat berdasarkan instruksi dari Panglima Besar Sudirman. Untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI masih ada dan cukup kuat," imbuh Doli.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, PAN: Banyak Capaian yang Bisa Dikenang"