Pemda Gorontalo Utara Minta Dana PSU Dikurangi, KPU dan Bawaslu Kompak Menolak

Di tempat yang sama, Ketua KPU Gorontalo Utara, Sofyan Jakfar menjelaskan soal proses pembahasan dan pengajuan anggaran PSU yang dilakukan oleh KPU Gorontalo Utara pasca putusan MK.

Usai putusan MK ada sekitar hampir Rp 10 miliar anggaran PSU yang disusun oleh KPU Gorontalo Utara.

Setelah di asasement oleh KPU RI, didapatlah angka sebesar Rp 8,8 miliar.

Baca juga: Eks Bupati Bone Bolango Gorontalo Hamim Pou Diduga Pakai Dana Bansos untuk Kepentingan Politik

Namun oleh Pj Bupati Gorontalo Utara, angka tersebut diminta untuk dirasionalisasikan lagi.

"Sehingga kami berusaha mengurangi lagi itu sampai dengan Rp 7,4 miliar," ujar Sofyan.

Tak sampai disitu rasionalisasi terus dilakukan hingga mencapai angka Rp 7,2 miliar sekian.

Sementara itu, rasionalisasi dan verifikasi terakhir dari Pemda Gorontalo sebesar Rp 6,4 miliar.

Sofyan menekankan, agar rasionalisasi anggaran ini jangan sampai mengurangi honor dari badan bdhoc (PPK, PPS dan KPPS).

Meskipun proses tahapan PSU sudah dimulai dengan pengajuan bakal calon pengganti, Sofyan mengaku saat ini pihaknya masih menggunakan dana sisa pada pilkada kemarin.

"Kami masih memanfaatkan dan memaksimalkan dana sisa yang dilaporkan ke Kemendagri sebesar Rp 159 juta," ungkapnya.

Besok sesuai jadwal, KPU Gorontalo Utara akan menggelar pemeriksaan kesehatan (rikes) bagi pengganti calon bupati Ridwan Yasin.

Akibat rasionalisasi, KPU Gorontalo Utara bahkan akan menggelar debat dengan meminimalisir penggunaan anggaran. 

Baca juga: Jadwal KM Nggapulu Kapal Pelni Maret 2025: Besok akan Berangkat dari Tanjung Priok ke Surabaya

"Debat hanya menghadirkan calon dan perwakilan pengurus partai pengusung," jelasnya. 

Kendati demikian, debat paslon tetap akan disiarkan live menggunakan sosial media official KPU Gorontalo Utara. 

Kondisi yang sama juga diungkapkan oleh Ronald Ismail, Ketua Bawaslu Gorontalo Utara.