Dosen di Gorontalo Ini Jadi Juru Bicaranya Gubernur Gorontalo, Simak Sosoknya

TRIBUNGORONTALO.COM -- Dosen di Gorontalo ini menjadi orang kepercayaannya Gubernur Gusnar Ismail.

Namanya Alvian Mato, sosok yang kerap berada di samping Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail saat bertugas.

Dia dipercayakan Gusnar sebagai Juru Bicara (Jubir) karena latar belakang nya.

Kelahiran Diloniyohu, Kabupaten Gorontalo ini mengenyam pendidikannya di kampung halamannya.

Saat beranjak remaja, Alumnus MTSN Batudaa ini melanjutkan sekolahnya ke MAN Model Gorontalo (saat ini MAN 1 Kota Gorontalo).

Baca juga: Ngaku Jadi Imam Mahdi, Pria di Garut Viral Minta Kiblat Umat Muslim Diubah ke Arah Timur

Gelar SI dan S2 didapatnya saat mengenyam pendidikan tinggi di IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2007-2015.

Selang lima tahun kemudian, Alvian pun memilih hijrah ke ujung Selatan Sulawesi demi meraih gelar S3 Ilmu Hukum di UIN Alaludin Makassar selama tiga tahun.

Uniknya, sebelum ke Makassar, Alvian mengawali gelar SI Ilmu Hukum di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Gorontalo.

Tahun 2024, Alvian mengikuti pendidikan khusus profesi advokat oleh perhimpunan advokat Indonesia (Peradi).

Baca juga: Gaji Main Bola 8 Bulan Tak Dibayar, Mantan Pemain Timnas Ini Viral Jadi Penjual Es

Alvian juga pernah menjadi dosen di IAIN Sultan Amai Gorontalo 2016-2018, dan kini ia tercatat juga masih aktif sebagai dosen di UNU Gorontalo. 

Ayah tiga anak ini rupanya pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Bawaslu Kota Gorontalo tahun 2018-2023.

Uniknya lagi, sebelum menjadi Komisioner Bawaslu, Alvian mengawalinya dari menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), bahkan pernah menjadi ketua PPK Kota Timur pada Pilwako 2018.

Sejak tahun 2018, Alvian mulai aktif menulis. 

Rata-rata karya tulis dan publikasinya, banyak membahas soal pemilu dan partai politik. 

Baca juga: Sempat Dilaporkan Hilang, Ibu dan Anak di Tambora Ditemukan Tewas di Toren, Diduga Korban Pembunuhan

Dua contoh publikasinya yakni "Pemilu yang berketuhanan; Refleksi pengawasan terhadap rilaku peserta pemilu 2019" dan "Menguak Kedudukan Anggota Partai Politik Sebagai Subjek Pelaksana Kampanye antara Dirty Politics And Clean Politics".