KPU Gorontalo Utara Akui Masih Kekurangan Anggaran Rp 6,6 Miliar untuk PSU Pilkada

Disclaimer: Ada koreksi data dari awalnya Rp 8,6 Miliar jadi Rp 6,6 Miliar. Redaksi memohon maaf kepada pembaca atas kesalahan data tersebut.

TRIBUGORONTALO.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo Utara mengaku berupaya melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah.

Ketua KPU Gorontalo Utara, Sofyan Jakfar, mengaku saat ini pihaknya masih kekurangan anggaran.

"Kami kan telah melaporkan rancangan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PSU sesuai dengan keputusan MK kemarin," ujar Sofyan kepada TribunGorontalo.com via WhatsApp, pada Kamis (27/2/2025).

Sofyan menjelaskan, KPU Gorut memiliki sisa anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp 159 juta. Sementara itu Pemkab Gorut baru menyediakan Rp 2 miliar.

Artinya, jika mengacu kebutuhan anggaran PSU sebesar Rp 8,8 miliar, KPU Gorut masih kekurangan sekitar Rp 6,6 miliar.

Sebelumnya Penjabat Bupati Gorontalo Utara Sila Botutihe menyatakan siap melaksanakan PSU.

“Apapun nanti yang terjadi kita harus siap. Ini tentu saja berat karena APBD kita semua orang tahu tidak besar," jelas Sila dikutip dari situs resmi Pemprov Gorontalo.

Sila mengatakan dirinya sudah melaporkan kondisi keuangan Pemkab Gorontalo Utara ke Sekretaris Daerah serta Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo.

"Kita ingin ada solusi terbaik dan bantuan dari semua pihak agar PSU bisa terlaksana dengan baik,” tuturnya, Selasa (25/2/2025). 

Baca juga: Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey Legawa soal Putusan PSU Pilkada Gorontalo Utara, Titip Pesan

Sebagaimana diketahui, Gorontalo Utara termasuk dalam daftar 16 daerah yang minim anggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada. Hal ini berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dari total 24 daerah, hanya 8 daerah yang siap melaksanakan PSU.

Dalam rapat Komisi II DPR RI, Wakil Mendagri Ribka Haluk mempresentasikan daftar daerah yang sanggup dan tidak sanggup melaksanakan PSU.

Melansir Kompas.com, daerah yang siap melaksanakan PSU adalah Kabupaten Bungo, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Magetan, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Banggai.

"Daerah yang sanggup untuk pelaksanaan, atau memiliki dana itu ada sekitar 8 daerah," ujar Ribka dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, dilansir TribunGorontalo.com dari Kompas.com, Jumat (28/2/2025).