Buruh: Menteri BUMN Tak Bisa Cegah Korupsi di Pertamina Patra Niaga, Bagaimana dengan Danantara?

Namun, mereka juga mengungkapkan kekhawatiran tentang komposisi kepemimpinan Danantara yang dianggap tidak berpihak pada kaum buruh.

Menurut Presiden Partai Buruh dan KSPI, Said Iqbal dalam siaran pers Rabu (26/3/2025), Menteri Investasi yang juga menjabat sebagai CEO Danantara memiliki rekam jejak yang tidak baik dalam menangani kepentingan buruh. 

Ia juga menyebutkan bahwa kebijakan Omnibus Law yang digagas oleh Menteri Investasi telah merusak masa depan buruh.

"Saat Danantara diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, apakah Menteri Investasi, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perindustrian, dan Menko Perekonomian mengetahui bahwa ribuan buruh di sektor industri elektronik telah terkena PHK di awal tahun 2025?" tanya Said Iqbal.

Baca juga: Sosok 2 Pejabat Pertamina Tersangka Baru Kasus Korupsi Minyak Mentah, Sempat Dijemput Paksa

Selain itu, Said Iqbal juga mengungkapkan bahwa ribuan buruh di sektor industri elektronik telah terkena PHK di awal tahun 2025. 

Ia mencontohkan PT Sanken, PT Yamaha Musik, dan PT Tokai yang telah melakukan PHK massal.

Partai Buruh dan KSPI berpendapat bahwa Danantara harus dikelola oleh pemimpin yang memiliki rekam jejak baik dalam menangani kepentingan buruh.

Mereka juga menuntut penghentian PHK di sektor elektronik, tekstil, garmen, baja, dan otomotif truk.

Partai Buruh dan KSPI pun mempertanyakan apakah masih ada harapan bagi buruh dengan adanya Danantara.

Untuk menanggapi hal ini, Partai Buruh dan KSPI akan melakukan aksi besar-besaran sebelum bulan Ramadan.

Mereka akan menggelar demonstrasi di Istana Merdeka dan kantor gubernur di seluruh Indonesia untuk menuntut penghentian PHK di berbagai sektor industri.

(Tribungorontalo.com)