Retret Kepala Daerah
Retret Kepala Daerah di Kota Magelang Telan Anggaran Rp13,2 Miliar, Mendagri Sebut Bukan Pemborosan
Sebanyak 505 kepala daerah bakal digodok selama tujuh hari, mulai Jumat (21/2/2025) sampai Jumat (28/2/2025).
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/gorontalo/foto/bank/originals/Potret-Presiden-Prabowo-Subianto-saat-memberikan-sambutan.jpg)
TRIBUNGORONTALO.COM – Ratusan kepala daerah akan mengikuti retret di Akmil Kota Magelang.
Sebanyak 505 kepala daerah bakal digodok selama tujuh hari, mulai Jumat (21/2/2025) sampai Jumat (28/2/2025).
Tak tanggung-tanggung, anggaran sebesar Rp 13,2 miliar dikeluarkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kita sudah menyiapkan anggaran dari Kemendagri sebanyak Rp 13,2 miliar untuk retret," kata Tito dalam wawancara eksklusif Kompas TV, Senin (17/2/2025).
Dia juga menampik bahwa retret kepala daerah ini merupakan pemborosan, karena waktu pelaksanaan yang lebih singkat dibandingkan pembekalan biasanya.
Menurutnya, Kemendagri biasanya memberikan pembinaan berupa peningkatan kapasitas dan dan orientasi selama 14 hari untuk kepala daerah baru.
"Orientasi itu, biasanya di Jakarta kemudian nanti di Badan SDM, itu di hotel. Masing-masing menggunakan APBD, itu berapa biayanya. Ini kita perpendek menjadi 7 hari," jelas dia.
Selain dari Kemendagri, kepala daerah juga harus mengikuti program Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) selama satu bulan.
Pembakalan ini untuk memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme dengan menggunakan anggaran Lemhanas.
"Sekarang kita gabung antara Lemhanas dan Kemendagri, kami duduk berkali-kali, rapat, sehingga dipersempit cukup dua hari saja untuk Lemhanas, kemudian untuk Kemendagri tadi 14 hari, cukup 4 hari saja. Jadi sebetulnya sudah diefisensikan," ujarnya.
"Kalau dilakukan sebulan Lemhanas, 14 hari Kemendagri, (anggaran) lebih besar, mungkin jauh lebih besar dari 13 M," sambungnya.
Agenda retret kepala daerah?
Dikutip dari Kompas.com, Minggu (16/2/2025), salah satu materi yang akan disampaikan meliputi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sebab, kepala daerah nantinya akan mengelola anggaran sebesar Rp 1.300 triliun, sehingga harus dikawal dengan serius.
Pada agenda retret nanti, para kepala daerah juga akan mendapatkan materi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Tak hanya itu, Presiden Prabowo dijadwalkan akan hadir dalam retret kepala daerah dan ikut memberikan arahan.
Baca juga: Buntut Hasto Ditahan KPK, Megawati Instruksi Kepala Daerah Kader PDIP Tidak Ikut Retret di Magelang
Megawati Instruksi Kepala Daerah PDIP Tunda Ikut Rekret
Ketua Umum PDIP Megawati mengeluarkan instruksi untuk kepala daerah dari PDIP menunda ikut retret di Magelang.
"Diinstruksikan kepada seluruh kepada daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025," tulis surat yang diteken Megawati, pada Kamis (20/2/2025).
Megawati meminta bagi kepala daerah dari PDIP yang sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
Adapun Instruksi tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025.2.21.
Daftar Kepala Daerah Tidak Ikut Retret
Berikut ini beberapa kepala daerah dari PDI-P yang diinstruksikan untuk tidak ikut retreat kepala daerah hari ini:
Pramono Anung - Rano Karno, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Al Haris - Abdullah Sani, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi
I Wayan Koster - I Nyoman Giri Prasta, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali
Meki Nawipa - Deinas Geley, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah
Dadang Suprianta - Ali Syakieb, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung
Ayep Zaki - Bobby Maulana, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi
Supian Suri - Chandra Rahmansyah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok
Aep Syaepuloh - Maslani, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang
Citra Pitriyami - Ino Darsono, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran
Yuli Hastuti - Dion Agasi Setiabudi, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo
Afif Nurhidayat - Amir Husein, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo
Etik Suryani - Eko Sapto Purnomo, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo
Setyo Sukarno - Imron Rizkyarno, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonogiri
Sam'ani Intakoris - Bellinda Putri Sabrina, Bupati dan Wakil Bupate Kabupaten Kudus
Achmad Afzan Arslan - Balgis Diab, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan
Endah Subekti Kuntarningsih - Joko Parwoto, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul
Lukman Hakim - Moch Fauzan Ja'far, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan
Hanindhuto Himawan Pramana - Dewi Mariya Ulfa, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri
Ipuk Fiestiandani Azwar Anas - Mujiono, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi
Marhaen Djumadi - Trihandy Cahyo Saputro, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk
Adi Wibowo - Mokhamad Nawawi, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan.
Artikel ini telah dioptimasi Kompas.com dan Kompas TV
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.