Andi Mallarangeng Sebut Retret Kepala Daerah oleh Presiden Prabowo Tidak Semestinya Diintervensi

TRIBUNGORONTALO.COM - Sekretaris Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, Andi Mallarangeng, menegaskan bahwa agenda pembekalan atau retret seluruh kepala daerah oleh Presiden RI Prabowo Subianto seharusnya tidak diintervensi oleh kepentingan politik partai tertentu.

Menurutnya, program ini merupakan langkah strategis untuk menyatukan visi pemerintahan dan memperkuat kebangsaan.

Pernyataan ini disampaikan Andi sebagai respons terhadap instruksi Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta para kepala daerah dari PDIP menunda keberangkatan mereka ke Akademi Militer (Akmil) Magelang untuk mengikuti retret.

"Ini adalah program pemerintahan dan kebangsaan yang baik dari Presiden Prabowo yang tidak semestinya diintervensi oleh kepentingan politik parpol tertentu," kata Andi dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

Andi menekankan bahwa setelah dilantik oleh Presiden Prabowo, seluruh kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, kini berstatus sebagai petugas rakyat, bukan lagi petugas partai.

"Karena mereka sekarang adalah petugas rakyat, bukan petugas partai," ujarnya.

Oleh karena itu, ia menilai bahwa agenda retret tersebut seharusnya diikuti oleh seluruh kepala daerah tanpa terkecuali.

Kehadiran mereka dalam agenda yang telah dijadwalkan oleh pemerintah akan mencerminkan kematangan proses pemerintahan yang demokratis dan profesional.

"Saya berharap semua kepala daerah yang sudah dilantik agar mengikuti kegiatan retret di Magelang bersama Presiden Prabowo sebagaimana yang sudah dijadwalkan. Itulah tanda kematangan berpemerintahan," tegasnya.

Lebih lanjut, Andi menekankan bahwa setiap kepala daerah yang telah dilantik menjadi bagian dari pemerintahan negara. Oleh karena itu, mereka harus patuh pada arahan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

"Dalam konteks pemerintahan, kepala daerah harus tegak lurus kepada Presiden RI. Bahkan, khusus gubernur juga berperan sebagai wakil pemerintah pusat," tuturnya.

Megawati Perintahkan Kepala Daerah PDIP Tunda Ikut Retret

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah terpilih dari PDIP.

Instruksi Megawati bernomor 7294 /IN/DPP//2025 itu dikeluarkan pada Kamis (20/2/2025) malam atau sehari jelang retret kepala daerah hasil Pilkada 2024 digelar Presiden Prabowo Subianto di Akmil Magelang.

Dalam surat yang dilihat Tribunnews, Megawati menegaskan bahwa permintaan penundaan ini berkaitan dengan dinamika politik nasional yang terjadi, terutama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Megawati menyatakan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan AD-ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan bahwa Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.

Dalam surat itu, Megawati menyampaikan dua poin penting, yakni; pertama, kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. 

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tulisnya.

Kedua, tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Salah satu kepala daerah dari PDIP yang turut merespons instruksi tersebut yakni, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.

Masinton menyatakan, dirinya menunda keberangkatannya ke Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti retret bersama seluruh kepala daerah.

Baca juga: Permintaan Maaf SMAN 6 Depok kepada Dedi Mulyadi usai Kepsek Dicopot, Akui Salah Tafsir Imbauan

Masinton mengatakan, untuk sementara dirinya menunda keberangkatan sampai ada instruksi lanjut dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Mohon izin. Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati Sukarnoputri," kata Masinton saat dikonfirmasi, Jumat (21/2/2025). (*)