Ketum PDIP Boikot Retret

Kepala Daerah PDIP di Jabar Diminta Tetap Ikut Retreat, Dedi Mulyadi: Patuh pada Aturan Pemerintah

Hal itu meski Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan mereka untuk menunda kegiatan retreat di Magelang, Jawa Tengah.

|
Penulis: Redaksi | Editor: Wawan Akuba
Kompas.com/Faqih Rohman Syafei
GUBERNUR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat diwawancarai awak media di Gedung DPRD Jabar sebelum acara serah terima jabatan, Jumat (21/2/2025).(Kompas.com/Faqih Rohman Syafei) 

TRIBUNGORONTALO.COM -- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa kepala daerah dari PDI-P di wilayahnya akan mengikuti aturan pemerintah pusat.

Hal itu meski Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan mereka untuk menunda kegiatan retreat di Magelang, Jawa Tengah.

Dedi menyatakan bahwa setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, seluruh kepala daerah, termasuk yang berasal dari PDI-P, harus mengutamakan kepentingan rakyat dan mematuhi kebijakan pemerintah pusat.

"Kami ini sudah menjadi kepala daerah, maka ketaatan utama adalah pada sistem dalam pemerintahan," ujarnya saat menghadiri serah terima jabatan di Gedung DPRD Jabar, Jumat (21/2/2025).

Meskipun menghormati keputusan Megawati sebagai hak partai terhadap kadernya, Dedi menegaskan bahwa kepala daerah harus tunduk pada kebijakan pemerintah setelah dilantik.

"Bu Mega melarang, itu hak beliau. Namun, setelah menjadi kepala daerah, kepatuhan utama ada pada pemerintah pusat," katanya.

Dedi juga memastikan bahwa bupati dan wali kota dari PDI-P di Jawa Barat akan tetap mengikuti kegiatan retreat di Magelang sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

"Sejabar semuanya ikut, alokasi sudah terserap, jadi tidak mungkin dibatalkan," tegasnya.

Sejumlah 177 kepala daerah yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) tunda mengikuti retret di Magelang.

Hal itu disampaikan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-P melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada Kamis (20/2/2025) malam.

Surat tersebut juga sebagai tindakan atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto kristiyanto oleh KPK.

Dilansir dari Kompas.com, dalam surat tersebut disampaikan kepada seluruh kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P menunda keikutsertaan kegiatan retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah yang diadakan mulai hari ini, Jumat (21/2/2025) hingga sepekan kedepan.

“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 - 28 Februari 2025,” ujar Megawati, dikutip dari Kompas.com, Jumat, (21/2/2025).

Dalam surat tersebut, Megawati juga menginstruksikan bagi kepala daerah dari PDI-P yang sudah terlanjur berangkat untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

Dia mengatakan, saat ini seluruh komando partai telah diambil alih oleh dirinya. 

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved