Seluruh Kepala Daerah se-Indonesia Akan Ikut Wajib Militer di Akmil Magelang Usai Dilantik

TRIBUNGORONTALO.COM -- Siap-siap, kepala daerah nantinya akan ikut wajib militer usai dilantik.

Diketahui, pelantikan kepala daerah serentak di Indonesia akan berlangsung pada Kamis (20/2/2025) mendatang.

Wajib militer ini merupakan sebuah pembekalan yang akan diberikan kepada Kepala Daerah sebelum mengemban jabatan dan tanggung jawab yang sebenarnya.

Dilansir dari Kompas.com, retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) bagi kepala daerah akan dimulai sejak Jumat (21/2/2025).

Tepat sehari setelah pelantikan.

Retret ini dirancang sebagai bentuk pembekalan intensif bagi kepala daerah, serupa dengan yang telah dijalani para menteri Kabinet Merah Putih di tempat yang sama. 

Baca juga: Raffi Ahmad, Giring Ganesha, Yovie Widianto Ikut Wajib Militer, Intip Momen Mereka

“Dijadwalkan 21 (Februari) para kepala daerah itu akan mengikuti pembekalan di Magelang,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam siaran pers, Minggu (9/2/2025). 

Sebanyak 505 kepala daerah, yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota, akan mengikuti program ini selama sepekan, tepatnya dari 21 hingga 28 Februari 2025. 

Para kepala daerah akan mendapatkan pembekalan mengenai tugas pokok dan fungsi mereka pada masa pemerintahan Presiden Prabowo. 

Kemudian, ada materi mengenai program Asta Cita yang akan dipaparkan oleh para menteri, serta pembekalan dari Lembaga Ketahanan Nasional. 

Di luar itu, akan ada sesi khusus dari Kementerian Keuangan terkait pemahaman efisiensi anggaran, serta peran pemerintah daerah dalam mendukung efisiensi tersebut. 

Baca juga: Usai Dilantik Prabowo, 3 Artis ini Siap Untuk Tugasnya dan Raffi Ahmad Siap Wamil

Bima menjelaskan bahwa Akmil Magelang dipilih karena fasilitasnya sudah tersedia dan terbukti efektif digunakan dalam retret para menteri Kabinet Merah Putih. 

“Dimulai dari (retret) Kabinet Merah Putih, di sana sudah ada tempatnya. Jadi daripada kita mengeluarkan anggaran lagi untuk tempat-tempat lain, lebih efektif dan efisien di situ saja,” kata Bima. 

Ia menambahkan, para kepala daerah kemungkinan akan dikumpulkan terlebih dahulu di Istana Kepresidenan Yogyakarta sebelum diberangkatkan ke Magelang. 
Namun, skema keberangkatan  maupun rangkaian kegiatan selama retret, masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut. 

“Kami di Kemendagri, BPSDM yang bertanggung jawab untuk menyusun semua rangkaian acara bersama dengan Lemhannas. Ini kami sedang meninjau, survei opsi-opsi dari lokasi,” ujar mantan wali kota Bogor itu. 

Nuansa militer 

Mengacu pada retret para menteri sebelumnya, kegiatan di Akmil Magelang lekat dengan kegiatan-kegiatan bernuansa militer, mencakup apel dan senam pagi, latihan baris berbaris, hingga pendakian ke Lembah Tidar. 

Para peserta juga diwajibkan mengenakan seragam khusus berupa loreng dan pakaian safari lapangan layaknya peserta program wajib militer. 

Baca juga: Seluruh Menteri Prabowo Akan Ikut Pelatihan di Akmil, Tidur di Tenda dan Pakai Seragam Loreng

Untuk keberangkatannya, para menteri bahkan diangkut menggunakan pesawat TNI jenis Hercules dari Landasan Udara Halim Perdanakusuma. 

Selama program berlangsung, kepala daerah tidak didampingi oleh ajudan dan diharapkan mengikuti seluruh agenda dengan penuh kedisiplinan. 

Namun, Prabowo saat itu menegaskan bahwa ia tidak berniat untuk menerapkan nilai-nilai militeristik kepada anak buahnya. 

Ia hanya ingin para menterinya menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan negara. 

"The military way inti dari semua perusahaan adalah disiplin. Kedua, kesetiaan benar-benar minta saudara tidak setia kepada Prabowo, setia kepada bangsa dan negara Indonesia,” kata Prabowo, 25 Oktober 2024. 

Kepala daerah antusias 

Beberapa kepala daerah terpilih menyatakan kesiapannya untuk mengikuti retret ini. 

Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa, menilai bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan koordinasi dan adaptasi antar kepala daerah. 

Baca juga: Para Menteri Prabowo Hari Ini Mulai Dilatih di Akmil Magelang, Apa Saja Kegiatannya?

"Retret menurut saya menjadi bagian yang penting untuk saling meng-update, bagaimana sebetulnya adaptasi, adaptasi dan mitigasi, mitigasi ini menjadi penting," ujar Khofifah. 

Senada dengan Khofifah, Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung juga mendukung rencana ini. 

“Ya pokoknya yang namanya kepala daerah, mau diajak apa saja sama pemerintah pusat ikut banget,” kata Pramono di GBK Basket Hall, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (11/1/2025). 

Ia menilai retret ini penting untuk menyelaraskan visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah. 

"Untuk mengawali pemerintahan tentunya bagus ya, karena ini semangat kebersamaan, intinya kan itu," ujar Pramono. 

Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi, juga menyatakan kesiapannya. 

"Ya saya ngikut saja. Kita wayang," kata Ahmad Luthfi di Kota Solo, Selasa (14/1/2024). 

Baca juga: Momen Mayor Teddy Lincah Joget & Pimpin Karaoeke Lagu Koplo di Malam Keakraban di Akmil

Pakar ilmu pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad), Dede Sri Kartini, menilai bahwa retret kepala daerah ini memiliki manfaat, terutama dalam hal penyamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. 

"Terutama untuk kepala daerah terpilih yang katakanlah background-nya tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu pemerintahan," kata Dede, dikutip dari Antara, Senin. 

Menurutnya, retret ini dapat membantu kepala daerah memahami batasan kewenangan yang mereka miliki sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Selain itu, Dede menekankan pentingnya pembekalan mengenai birokrasi pemerintahan yang efektif, termasuk bagaimana kepala daerah sebaiknya menghargai pendapat para kepala dinas dan tidak sembarangan melakukan perombakan. 

"Satu lagi adalah bagaimana kepala daerah terpilih lebih membuka diri untuk mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan partai politiknya," katanya. 

Dengan adanya retret ini, diharapkan para kepala daerah dapat lebih siap dalam menjalankan tugasnya, selaras dengan program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com