Anggaran Makan Minum dan Rapat Pemprov Gorontalo Kena Imbas Pemotongan Anggaran

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Kebijakan pemerintah pusat dalam memangkas anggaran berdampak langsung pada berbagai sektor pengeluaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo.

Salah satu pos belanja yang terkena imbas pemotongan anggaran adalah biaya makan minum dan rapat-rapat di lingkungan Pemprov Gorontalo.

Pemangkasan ini merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia.

Instruksi itu bernomor 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Dalam instruksi itu, mengharuskan efisiensi anggaran di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel, mengonfirmasi bahwa pemotongan anggaran ini tidak hanya berdampak pada perjalanan dinas.

Menurutnya, efisiensi juga berdampak pada kegiatan operasional lainnya, termasuk belanja konsumsi dan penyelenggaraan rapat.

"Pemangkasan ini menyasar berbagai sektor, salah satunya belanja makan minum dan rapat-rapat. Kami harus melakukan penyesuaian agar tetap bisa menjalankan program prioritas daerah sesuai arahan gubernur," ungkap Sukril saat diwawancarai TribunGorontalo.com, Senin (10/2/2025).

Menurutnya, dengan adanya pemotongan anggaran ini, Pemprov Gorontalo harus lebih selektif dalam menggelar rapat serta membatasi konsumsi dalam setiap acara pemerintahan.

Efek Domino Pemangkasan Anggaran

Tak hanya berdampak pada internal pemerintahan, pemotongan anggaran ini juga berimbas pada sektor lain, seperti jasa penyedia katering dan industri perhotelan di Gorontalo.

Dengan semakin sedikitnya rapat yang diadakan, permintaan terhadap layanan katering dan penyewaan ruang pertemuan di hotel-hotel pun menurun.

"Pemotongan anggaran tentu berpengaruh terhadap sektor jasa. Namun, kita harus menyesuaikan dengan kondisi fiskal daerah agar program-program prioritas tetap berjalan," tambah Sukril.

Pemprov Gorontalo kini tengah menyusun strategi agar efisiensi anggaran ini tidak menghambat jalannya pemerintahan.

Prioritas utama tetap diberikan pada program-program strategis, seperti penanganan stunting, pendidikan, dan kesehatan.