Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo Dorong Harmonisasi Produk Hukum Daerah

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Gorontalo, Pagar Butar Butar, mendorong adanya peningkatan harmonisasi produk hukum daerah (prokumda). 

Harmonisasi ini menjadi tugas strategis Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo untuk memberikan pelayanan, sosialisasi yang menjadi kinerja utama di tahun 2025.

Di hadapan Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo saat menggelar silaturahmi dan kunjungan kerja di Alua Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo, Pagar Butar Butar memaparkan sejumlah pencapaian harmonisasi prokumda di tahun 2023 dan 2024.

Tahun 2023, total permohonan yang masuk yakni sebanyak 191 prokumda, 170 selesai dan 21 revisi teknis. 

Sementara tahun 2024, permohonan yang masuk sebanyak 150, 124 selesai dan sisanya 26 revisi teknis.

"Ini adalah hasil kinerja dan sinergiats antara Kementrian Hukum dan pemerintah daerah se-Provinsi Gorontalo," ujar Pagar Butar Butar. 

Ia menegaskan prokumda harus betul-betul dikaji dan memenuhi syarat formil/material serta dilakukan dengan prosedur-prosedur yang normatifly. 

Pagar Butar Butar meyakinkan jika pihaknya siap melayani permohonan harmonisasi prokumda berdasarkan sumber daya manusia (SDM) Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo yang mumpuni. 

Selain tenaga perancang, ia mengatakan pihaknya juga memiliki analis hukum dan penyuluh hukum. 

"SDM inilah yang kami pastikan bisa menghasilkan prokumda yang berkualitas," jelasnya. 

Kendati prokumda hanya untuk daerah, namun Pagar Butar Butar menjelaskan setiap produk hukum harus betul-betul sejalan dengan nasional, dan bermuara pada kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. 

Hasil pertemuan ini lanjutnya, menjadi bingkai dalam mendorong program Asta Cita Kabinet Merah Putih. 

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Ekwan Ahmad menyambut baik niat kolaborasi yang getol didorong oleh Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo. 

Bahkan Ekwan menyebut, dalam berbagai aspek kebutuhan daerah, pihaknya berhadap mendapat pendampingan dan arahan dari Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo. 

"Kami sangat berhadap kunjungan kerja ini tidak putus sampai di sini, beberapa agenda DPRD yang punya kaitannya dengan hukum, pasti akan meminta petunjuk dari Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo," pungkasnya.