Biaya Wisuda di Kampus UBM Gorontalo Tinggi, Begini Tanggapan Kepala LLDIKTI Wilayah XVI

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XVI, Munawir Razak, memberikan tanggapan terkait polemik tingginya biaya ujian dan wisuda di Universitas Bina Mandiri (UBM) Gorontalo.

Menurut Munawir, PTS didirikan oleh masyarakat melalui badan penyelenggara berbentuk yayasan, perkumpulan, atau persyarikatan.

Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, PTS memiliki otonomi akademik dan non-akademik, termasuk dalam menentukan kebijakan keuangan.

Baca juga: Polemik Biaya Skripsi dan Wisuda Rp19 Juta, UBM Gorontalo: Banyak Informasi Telah Dipelintir

"Karena keuangan PTS murni berasal dari masyarakat, seperti yayasan, unit usaha, dan biaya mahasiswa, maka badan penyelenggara berwenang menetapkan biaya operasional," ujarnya kepada TribunGorontalo.com saat diwawancarai melalui telepon, Senin (20/1/2025) sore.

Namun, kata Munawir, PTS harus bersikap transparan dalam menetapkan biaya untuk memastikan pelaksanaan program Tridharma Perguruan Tinggi berjalan baik tanpa memberatkan mahasiswa.

Lebih lanjut Kata Munawir terkait komponen biaya seperti transportasi dan cenderamata dosen bergantung pada kebijakan internal PTS.

"Transportasi dosen untuk ujian bisa jadi dianggap sebagai kompensasi tambahan, terutama untuk dosen yang tidak tetap," katanya.

Sementara itu, untuk cenderamata dosen, ia merujuk pada Surat Edaran Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 108/B/SE/2017 yang melarang pemberian hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apapun kepada dosen untuk menjaga integritas akademik.

Baca juga: Alasan UBM Gorontalo Masukkan Uang Transportasi dan Cenderamata dalam Rincian Biaya Wisuda Mahasiswa

Ia juga menambahkan bahwa setiap program studi di PTS memiliki kebutuhan biaya yang berbeda sesuai dengan segmentasi masyarakat yang dilayani.

Sebagai lembaga yang mengawasi Perguruan Tinggi, Munawir berharap masyarakat dan mahasiswa juga ikut andil dalam mengawasi dugaan pelanggaran yang dilakukan kampus.

"Kami juga mengimbau mahasiswa dan masyarakat untuk lebih aktif mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi kementerian," tutupnya.

Dalam kasus yang ramai dibahas terkait kampus UBM Gorontalo, Munawir meminta publik dan media melakukan konfirmasi langsung ke pihak kampus.

Baca juga: Dosen UBM Gorontalo Minta Mahasiswa Pindah Kampus karena Protes Wisuda Rp 19 Juta, Netizen Berang!

"Kami melihat ini mungkin terjadi karena misinformasi. Kami juga menilai kampus ini cukup progresif dan memiliki aturan yang ketat dalam menjaga mutu," tutupnya.(*)