Sejarah Indonesia, Mulai 6 Januari 2025, 190 Dapur di 26 Provinsi Mulai Pasok Makan Bergizi Gratis

"Ini kaitan dengan ya adanya risiko penyalahgunaan dana dan korupsi dalam pelaksanaan (program) ini. Selalu ada celah untuk itu. Artinya, harus betul-betul ada pengawasan yang sangat kuat," imbuhnya. 

Ketiga, Dicky mengingatkan adanya potensi penurunan kualitas gizi karena ketidaksesuaian standar.

Karenanya, Dicky mengusulkan beberapa langkah mitigasi. 

Di antaranya, membentuk penguatan pengawasan dan pelibatan komunitas masyarakat. 

Selain itu pemerintah juga perlu mendorong masyarakat setempat untuk melaporkan jika ada pelanggaran.

Serta, memberi masukan atas pelaksanaan program tersebut. 

Tidak hanya itu. Jalannya program ini, kata Dicky juga perlu dijaga secara berkala oleh pihak independen.

"Sangat penting juga melibatkan posyandu untuk literasi. Termasuk edukasi pada publik dengan kader-kader kesehatan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM)," imbuhnya. 

Di sisi lain, menurutnya pemerintah juga harus mengoptimalkan teknologi untuk memonitor distribusi makanan dari dapur hingga penerima manfaat.

Sehingga, dapat memastikan dengan mudah kolaborasi antar lembaga.

Ia juga menyarankan adanya diversifikasi pangan untuk melahirkan menu variatif.

Agar, dapat mencegah kebosanan sekaligus meningkatkan cakupan gizi . 

Dicky menekankan jika program ini, jika terlaksana dengan baik, menjadi satu potensi besar untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Keberadaan makan bergizi gratis ini juga sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

"Namun sekali lagi, keberhasilan dari program makan bergizi ini bergantung pada komitmen semua pihak. Dari mulai pusat pemerintah hingga masyarakat. Dan sebaiknya setelah seminggu atau beberapa hari, pemerintah bersama-sama melakukan evaluasi," tutupnya.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com