Sejarah Indonesia, Mulai 6 Januari 2025, 190 Dapur di 26 Provinsi Mulai Pasok Makan Bergizi Gratis

TRIBUNGORONTALO.COM -- Mulai Senin, 6 Januari 2025, 190 dapur mulai beroperasi memasok Makan Bergizi Gratis (MBG).

190 dapur ini terletak di 26 provinsi bertugas untuk membuat makanan bergizi gratis yang merupakan program utama Presiden Prabowo.

Ratusan dapur tersebut beroperasi setelah pemerintah mulai melaksanakan program MBG hari ini.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, patut disyukuri, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Prabowo Subianto menjadi Presiden, program MBG telah dimulai. 

"Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui,” kata Hasan dikutip Senin (6/1/2025).

Baca juga: Wapres Gibran Kunjungi Maros Sulsel, Uji Coba Makan Bergizi Gratis di SDN 103 Inpres Hasanuddin

Menurutnya jumlah dapur tersebut akan terus meningkat setiap harinya. 

Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Dapur-dapur yang siap beroperasi tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

"Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN)," katanya.

Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. 

Baca juga: Prabowo Kunjungi China Dapat Investasi Rp 157 Triliun dan Dukungan Program Makan Bergizi Gratis

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang," jelasnya.

Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG.

Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini. 

Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal.

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Presiden Sangat Penting dan Mendesak untuk Membentuk Kualitas SDM

Jadi Penguatan Karakter Didik

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 10 tahun 2024 tentang Panduan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lingkungan Pesantren.

Direktur Jenderal Pendis Abu Rokhmad menuturkan, surat edaran yang diterbitkan pada 31 Desember 2024 diperuntukkan bagi seluruh pondok pesantren di Indonesia.

"Seluruh entitas Pendidikan Islam siap menyukseskan Makan Bergizi Gratis yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo. Edaran kali ini kami terbitkan untuk menjadi panduan implementasi MBG di pondok pesantren," tutur Abu Rokhmad di Jakarta, Minggu (5/1/2025).

Menurut Abu Rokhmad implementasi program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi tetapi juga sebagai bagian dari penguatan karakter peserta didik. 

"Program MBG bukan sekadar inisiatif untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik tetapi juga menjadi media pembelajaran karakter," kata Abu Rokhmad.

"Misalnya, dalam pelaksanaan MBG, ada pembiasaan bagi para santri untuk mempraktikan nilai spiritual karena diajarkan berdoa sebelum makan, mempraktikan nilai toleransi  karena mereka diajarkan untuk antre, tidak saling serobot dan sebagainya," imbuhnya.

Karenanya, lanjut Abu Rokhmad, program MBG ini harus dimanfaatkan oleh para pimpinan pondok pesantren untuk memperkuat penanaman karakter bagi para santri.

Ada Potensi Masalah

Pengamat Kesehatan dari Griffith University Australia Dicky Budiman melihat ada potensi masalah yang harus dimitigasi. 

Baca juga: Program Makan Siang Gratis Diubah Nama Jadi Makan Bergizi Gratis, Begini Kata Prabowo

"Ada potensi masalah yang harus di mitigasi betul. Diperhatikan, dimonitor dan terus dievaluasi," ungkapnya pada Tribunnnews, Minggu (5/1/2025). 

Potensi masalah pertama adalah logistik dan distribusi.

Program ini memiliki tantangan pada pengiriman makanan bergizi ke daerah terpencil.

Terutama pada daerah yang memiliki infrastruktur transportasi terbatas.

Kedua, menurut Dicky perlu ada pengawasan dan transparansi. 

"Ini kaitan dengan ya adanya risiko penyalahgunaan dana dan korupsi dalam pelaksanaan (program) ini. Selalu ada celah untuk itu. Artinya, harus betul-betul ada pengawasan yang sangat kuat," imbuhnya. 

Ketiga, Dicky mengingatkan adanya potensi penurunan kualitas gizi karena ketidaksesuaian standar.

Karenanya, Dicky mengusulkan beberapa langkah mitigasi. 

Di antaranya, membentuk penguatan pengawasan dan pelibatan komunitas masyarakat. 

Selain itu pemerintah juga perlu mendorong masyarakat setempat untuk melaporkan jika ada pelanggaran.

Serta, memberi masukan atas pelaksanaan program tersebut. 

Tidak hanya itu. Jalannya program ini, kata Dicky juga perlu dijaga secara berkala oleh pihak independen.

"Sangat penting juga melibatkan posyandu untuk literasi. Termasuk edukasi pada publik dengan kader-kader kesehatan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM)," imbuhnya. 

Di sisi lain, menurutnya pemerintah juga harus mengoptimalkan teknologi untuk memonitor distribusi makanan dari dapur hingga penerima manfaat.

Sehingga, dapat memastikan dengan mudah kolaborasi antar lembaga.

Ia juga menyarankan adanya diversifikasi pangan untuk melahirkan menu variatif.

Agar, dapat mencegah kebosanan sekaligus meningkatkan cakupan gizi . 

Dicky menekankan jika program ini, jika terlaksana dengan baik, menjadi satu potensi besar untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Keberadaan makan bergizi gratis ini juga sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

"Namun sekali lagi, keberhasilan dari program makan bergizi ini bergantung pada komitmen semua pihak. Dari mulai pusat pemerintah hingga masyarakat. Dan sebaiknya setelah seminggu atau beberapa hari, pemerintah bersama-sama melakukan evaluasi," tutupnya.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com