Sejarah Indonesia, Mulai 6 Januari 2025, 190 Dapur di 26 Provinsi Mulai Pasok Makan Bergizi Gratis

Jadi Penguatan Karakter Didik

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 10 tahun 2024 tentang Panduan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lingkungan Pesantren.

Direktur Jenderal Pendis Abu Rokhmad menuturkan, surat edaran yang diterbitkan pada 31 Desember 2024 diperuntukkan bagi seluruh pondok pesantren di Indonesia.

"Seluruh entitas Pendidikan Islam siap menyukseskan Makan Bergizi Gratis yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo. Edaran kali ini kami terbitkan untuk menjadi panduan implementasi MBG di pondok pesantren," tutur Abu Rokhmad di Jakarta, Minggu (5/1/2025).

Menurut Abu Rokhmad implementasi program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi tetapi juga sebagai bagian dari penguatan karakter peserta didik. 

"Program MBG bukan sekadar inisiatif untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik tetapi juga menjadi media pembelajaran karakter," kata Abu Rokhmad.

"Misalnya, dalam pelaksanaan MBG, ada pembiasaan bagi para santri untuk mempraktikan nilai spiritual karena diajarkan berdoa sebelum makan, mempraktikan nilai toleransi  karena mereka diajarkan untuk antre, tidak saling serobot dan sebagainya," imbuhnya.

Karenanya, lanjut Abu Rokhmad, program MBG ini harus dimanfaatkan oleh para pimpinan pondok pesantren untuk memperkuat penanaman karakter bagi para santri.

Ada Potensi Masalah

Pengamat Kesehatan dari Griffith University Australia Dicky Budiman melihat ada potensi masalah yang harus dimitigasi. 

Baca juga: Program Makan Siang Gratis Diubah Nama Jadi Makan Bergizi Gratis, Begini Kata Prabowo

"Ada potensi masalah yang harus di mitigasi betul. Diperhatikan, dimonitor dan terus dievaluasi," ungkapnya pada Tribunnnews, Minggu (5/1/2025). 

Potensi masalah pertama adalah logistik dan distribusi.

Program ini memiliki tantangan pada pengiriman makanan bergizi ke daerah terpencil.

Terutama pada daerah yang memiliki infrastruktur transportasi terbatas.

Kedua, menurut Dicky perlu ada pengawasan dan transparansi.