Profil Hasto Kristianto, Sekjen PDIP Jadi Tersangka Korupsi Harun Masiku, Tertarik Politik Sejak SMA

TRIBUNGORONTALO.COM -- Hasto Kristianto, sekretaris jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kini ditangkap akibat terjerat kasus korupsi.

Adapun Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP menjadi tersangka atas kasus dugaan suap yang menjerat eks calon anggota legislatif (caleg) PDIP, Harun Masiku.

Ia diketahui menyukai dunia politik sejak SMA.

Baca juga: KPK Tetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka dalam Kasus Harun Masiku

Sehingga dengan ketertarikan dirinya dengan dunia politik ia pun meniti karirnya dengan menjadi anggota PDIP.

Berikut sosok dan profil Hasto Kristiyanto.

Hasto merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen).

Terkini, Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) Nomor Sprin. Dik/ -153 /DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024.

Masih berdasarkan sumber tersebut, ekspose atau gelar perkara terhadap Hasto Kristiyanto dilakukan pimpinan KPK pada Jumat (20/12/2024), pekan lalu.

Baca juga: Gerindra Sebut PDIP Drama Tolak PPN 12 Persen, Padahal Dalangnya

Hasto Kristiyanto dijerat menggunakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Adapun Hasto Kristiyanto lahir di Yogyakarta, pada 7 Juli 1966. Saat ini, usianya 58 tahun.

Hasto mulai tertarik dengan politik sejak duduk di bangku SMA.

Ketika SMA, Hasto Kristiyanto gemar membaca buku-buku politik.

Ia sekolah di SMA Kolase de Britto Yogyakarta.

Lulus SMA, Hasto melanjutkan pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Negeri Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Semasa kuliah, Hasto juga aktif dalam organisasi kampus. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM. 

Baca juga: Megawati Akui Ada yang Coba Acak-acak PDIP, Nama Jokowi Mencuat

Seusai lulus kuliahnya di UGM pada 1991, Hasto mencoba aktif di dunia bisnis dan politik.

Ia pernah menjabat sebagai Project Manager Departemen marketing PT Rekayasa Industri.

Hasto pun pernah menjadi Project Director PT Prada Nusa Perkasa.

Kariernya di politik dimulai ketika menjadi anggota PDIP. 

Pada 2002, Hasto Kristiyanto menjabat sebagai wakil sekretaris Bidang II Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP.

Kemudian, ia menjadi anggota DPR RI Fraksi PDIP.

Pada Pemilu 2004, Hasto Kristiyanto terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan dan Trenggalek, Jawa Timur.

Baca juga: Jokowi Dipecat PDIP, Demokrat: Jangan Kita Urus

Saat itu, Hasto Kristiyanto menjabat di Komisi VI yang menangani perdagangan, perindustrian, investasi dan koperasi untuk masa jabatan 2004-2009.

Sementara di PDIP, Hasto Kristiyanto sempat menjabat sebagai Wakil Sekretaris PDIP.

Lantas, ia diamanahi menjadi Sekjen PDIP, menggantikan Tjahjo Kumolo.

PDIP Sebut Ada Pihak yang Mau Ambil Alih Partai

Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Chico Hakim mengatakan penetapan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK dianggap politisasi hukum.

Di antaranya sebagai upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu.

"Kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," ujar Chico saat dikonfirmasi, Selasa (24/12/2024).

Chico mengungkit adanya sejumlah sprindik yang sedang diusut oleh penegak hukum kepada para ketua umum partai politik. 

Namun, kasus itu tidak ada kelanjutannya sesuai mereka merapat mendukung pemerintah.

Baca juga: 24 Nama Kader PDIP yang Dipecat Megawati, Selain Jokowi, Gibran, dan Bobby

"Ketika ada ancaman sprindik pada beberapa ketua umum partai lain, kemudian menyerah dan ikut arus kebijakan/pilihan/dukungan suatu kekuatan itu bukti nyata poltisasi hukum," katanya.

Ia pun menuturkan hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. 
Sebaliknya, partai berlambang banteng itu akan terus melawan.

"Hanya PDIP yang selain tidak menyerah justru semakin keras melawan. Jadi berbagai tekanan termasuk ancaman penjara pun bagi kader PDIP itu malah menjadi energi bagi cita-cita yang lebih besar; menjaga kehidupan demokrasi di negeri ini," katanya.

Di sisi lain, Chico juga mengungkit KPK yang justru meralat penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) oleh KPK RI.

Padahal, kata dia, KPK sempat dikabarkan sudah menetapkan dua orang anggota DPR RI sebagai tersangka daam kasus tersebut.

"Sampai detik ini belum ada info akurat yang kami terima terkait apakah sudah dijadikan tersangkanya pak sekjen," pungkasnya.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com