BREAKING NEWS: 106 Remaja di Gorontalo Ajukan Dispensasi Nikah ke PA, Rata-rata Hamil Duluan

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Sepanjang tahun 2024, sebanyak 106 remaja di Kota Gorontalo mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kelas 1A.

Fenomena ini mencuat setelah laporan resmi pengadilan menunjukkan bahwa mayoritas pengajuan tersebut diajukan oleh pasangan di bawah umur yang hamil di luar nikah.

Reza Thalib, Petugas Informasi Pengadilan Agama Gorontalo, mengungkapkan bahwa sekitar 99 persen dari pasangan tersebut mengajukan dispensasi karena kehamilan di luar nikah.

“Itu rata-rata, sebagian besar 99 persen memang hamil duluan,” ujar Reza, Kamis (19/12/2024).

Dari total 110 perkara yang diterima, 96 perkara dikabulkan, tiga perkara dinyatakan cacat formil atau Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O), tujuh perkara dicabut, dan empat perkara masih belum diputus.

Baca juga: Masyarakat Kota Gorontalo Berbondong-bondong Serbu Pangan Murah Bersubsidi

Pengajuan dispensasi ini menjadi satu-satunya jalan bagi pasangan di bawah umur setelah permohonan nikah mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Penolakan tersebut terjadi karena data calon pengantin belum memenuhi usia minimal pernikahan, yakni 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

“Kebanyakan yang mengajukan dispensasi ini karena usia mereka masih di bawah 19 tahun, sehingga ketika datanya diinput ke sistem aplikasi KUA, statusnya langsung terbaca merah,” tambah Reza.

Meski angkanya masih tinggi, jumlah perkara dispensasi nikah di tahun 2024 mengalami penurunan signifikan sebesar 51 perkara dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencapai 161 kasus.

Semua perkara pada 2023 tersebut telah diputuskan oleh pengadilan.

Baca juga: Anggaran Proyek Jalan Gorontalo Turun 49,6 Persen di 2024, dari 57 M ke 29 M

Peningkatan batas usia pernikahan dari 17 tahun menjadi 19 tahun, sebagaimana diberlakukan sejak 2019, turut memengaruhi lonjakan pengajuan dispensasi di tahun-tahun awal penerapannya.

Kasus ini menyoroti tantangan sosial yang dihadapi Gorontalo terkait edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan dini.

Selain itu, kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang perlindungan anak dan dampak psikologis terhadap pasangan yang dipaksa memasuki pernikahan di usia sangat muda.

Perlu diketahui, pernikahan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Salah satu poin penting dari peraturan ini adalah ketentuan usia minimal pernikahan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan.

Namun, aturan ini masih memberikan pengecualian berupa dispensasi nikah bagi pasangan di bawah usia tersebut, dengan prosedur dan alasan tertentu.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun.

Sebelumnya, usia minimal untuk perempuan adalah 16 tahun, namun melalui perubahan undang-undang pada 2019, usia tersebut disamakan untuk mendorong kesetaraan dan perlindungan anak.

Jika pasangan yang ingin menikah belum memenuhi usia tersebut, maka mereka perlu mendapatkan dispensasi nikah.

Dispensasi ini hanya dapat diberikan oleh pengadilan, dengan syarat adanya alasan yang mendesak dan bukti yang cukup bahwa pernikahan perlu dilangsungkan segera.

Meski dispensasi nikah dimungkinkan, pemerintah Indonesia terus mendorong penghapusan praktik pernikahan anak melalui berbagai kebijakan dan program.

Hal ini sejalan dengan komitmen terhadap Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pernikahan anak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak karena dapat berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan psikologis mereka.

Oleh karena itu, proses dispensasi nikah dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa pernikahan adalah solusi terakhir dan benar-benar demi kebaikan semua pihak.(*)