Presiden Prabowo Subianto Singgung Soal Biaya Pilkada Mahal saat HUT ke-60 Partai Golkar

TRIBUNGONTALO.COM-Presiden Prabowo Subiato singgun biaya Pilkada 2024 pada ulang tahun Partai Golkar yang ke- 60 tahun, dalam pidatonya.

Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar dilaksanakan di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, pada Kamis (12/12/2024) malam.

Saat memberikan pidato, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia.

Prabowo mengusulkan agar kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, hingga bupati dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ia mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara HUT Golkar untuk mendukung wacana tersebut. Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai, pemilihan langsung mengeluarkan biaya mahal.

"Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir," ujar Prabowo.

Baca juga: Apakah Farhat Abbas Akan Laporkan Fuji Utami yang Dianggap Mengejek Agus Salim

Ia menyebut sistem politik dengan pilkada langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Bukan hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

Prabowo memberikan contoh bahwa Malaysia, Singapura, hingga India sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

"Sekali milih anggota DPRD, DPRD itulah yang milih gubernur milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya," tegasnya.

Dengan begitu, sambung Prabowo, anggaran negara bisa digunakan untuk keperluan program lainnya milik pemerintah. Misalnya, program makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.

Lebih lanjut, sang mantan Pangkostrad ini menyentil para ketua umum partai politik yang hadir dalam acara HUT Golkar. Ia berkelakar mereka bisa memutuskan perubahan sistem politik pada malam ini.

"Banyak ketua umum (parpol), ini sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana? Kalau saya, jangan terlalu dengarkan konsultan-konsultan asing." 

"Sekali lagi, saya tidak mau mengajak, kita anti-orang asing, tidak, tapi belum tentu mereka mikirin kita kok," tuturnya.

Bahlil Lahadalia

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, juga menyoroti biaya atau cost pilkada yang terlalu tinggi.  Hal tersebut membebani pasangan calon kepala daerah baik yang kalah maupun yang menang.