CPNS 2024
Bobot 60 Persen Penentu Lulus CPNS 2024, Berikut Kisi-kisi Materi Pokok SKB Terbaru Resmi dari PANRB
Berikut kisi-kisi resmi dari PANRB mengenai tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Berikut kisi-kisi resmi dari PANRB mengenai tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Tes SKB akan dilaksanakan setelah peserta telah mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan telah melampaui nilai ambang batas.
SKB ini perlu dilaksanakan sebab nilai SKB merupakan penentu kelulusan CPNS yang lebih besar dibanding dengan tes lainnya.
SKB ini tidakmemiliki nilai ambang batas seperti pada tes SKD, namun, dari nilai SKB ini akan menjadi penentu.
60 persen nilai SKB akan digunakan pada saat penentuan siapa saja yang lolos menjadi PNS.
SKB CPNS adalah tes yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dan standar kompetensi bidang sesuai kebutuhan jabatan.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah merilis kisi-kisi SKB CPNS 2024.
Materi pokok SKB CPNS 2024 tertuang dalam Surat Menteri PANRB Nomor: B/5457/M.SM.01.00/2024 yang diterbitkan pada 4 November 2024.
Dalam lampiran surat tersebut diuraikan materi pokok soal yang akan diujikan dalam SKB CPNS Tahun Anggaran 2024 berdasarkan jabatan yang dibuka dalam seleksi CPNS tahun ini.
Berikut selengkapnya kisi-kisi materi pokok SKB CPNS 2024, lengkap dengan link download PDF.
1. Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama
- Materi umum terkait Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat, Dasar Negara, dan Undang-Undang Dasar
- Materi tentang Pemerintahan Pusat-Daerah, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersifat Umum
- Materi tentang Pengetahuan Komputer yang bersifat umum
- Materi khusus terkait Administrasi Kependudukan yang bersifat khusus
- Materi tentang Pencatatan Sipil yang bersifat khusus
- Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database
2. Administrator Kesehatan Ahli Pertama
- Peraturan-Peraturan mengenai Kepegawaian dan Jabatan fungsional
- Peraturan-peraturan Bidang Kesehatan
- Kebijakan-Kebijakan Bidang Kesehatan
- Tata Kelola Bidang Kesehatan
- Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan
- Jabatan Fungsional Adminkes
- Pelayanan Administrasi Kebijakan Program Pembangunan Kesehatan
- Analisis administrasi dan kebijakan kesehatan dalam program pembangunan kesehatan
- Perizinan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pemberi Jasa Kesehatan
- Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terkait bidang kesehatan
3. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama
- Penyusunan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif
- Advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif
- Tata kelola kerja sama dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif
- Tata kelola pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif
- Tata kelola destinasi dan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif
- Tata kelola pendanaan pariwisata dan ekonomi kreatif
- Tata kelola pembangunan industri serta hak kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
- Tata kelola penguatan ekonomi kreatif serta pengambangan ekonomi digital di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Analis Akuakultur Ahli Pertama
- Pedoman tentang pembudidayaan ikan
- Pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan perikanan budidaya
- Pengelolaan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut
- Identifikasi, inventarisasi dan analisis data proses produksi dan sertifikasi bidang perikanan budidaya
- Identifikasi, inventarisasi, dan analisis data pakan ikan
- Perlindungan Pelaku Utama sektor Kelautan dan Perikanan dan Usaha Perikanan
- Pengelolaan Usaha Perikanan budidaya
5. Analis Anggaran Ahli Pertama
- UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Nota Keuangan R-APBN TA 2024
- UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN TA 2024
- UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
- UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.