Transisi Energi Berbasis Biomassa Disebut Ancaman Serius bagi 282.100 Hektare Hutan Gorontalo

TRIBUNGORONALO.COM, Gorontalo -- Rencana proyek transisi energi berbasis biomassa berpotensi menggunduli 282.100 hektare hutan Gorontalo.

Proyek ini, yang diklaim sebagai solusi energi terbarukan, justru dianggap sebagai ancaman serius bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Koalisi #SaveGorontalo, yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil, menilai proyek ini sebagai bentuk greenwashing.

Sebab, proyek ini dilakukan oleh korporasi dan pemerintah tanpa mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial yang menyertainya.

Dalam aksi yang digelar untuk memperingati Hari Internasional Big Bad Biomass pada 21 Oktober 2024, Koalisi #SaveGorontalo menegaskan penolakannya terhadap proyek biomassa.

Dalam demonstrasi di bawah Menara Limboto, Kabupaten Gorontalo, para aktivis lingkungan menekankan bahwa menggunduli hutan untuk ditanami tanaman cepat tumbuh yang akan dibakar bersama bahan bakar fosil tidak dapat dianggap sebagai solusi berkelanjutan.

Renal Husa, juru bicara Koalisi, mengkritik klaim energi terbarukan yang diusung oleh proyek ini.

“Tidak ada yang berkelanjutan dari praktik menebang hutan demi keuntungan jangka pendek,” ujarnya.

Ancaman terhadap 282.100 hektare hutan ini memiliki konsekuensi yang sangat besar, terutama bagi keanekaragaman hayati di bentang alam Popayato-Paguat, yang merupakan habitat bagi banyak spesies endemik.

Akademisi Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Terri Repi, menjelaskan bahwa proyek bioenergi ini dapat merusak biodiversitas yang penting untuk ekosistem lokal.

“Proyek ini mengancam kelangsungan hidup banyak spesies, terutama yang membutuhkan habitat tertentu. Pembukaan hutan untuk bioenergi di Kabupaten Pohuwato menjadi ancaman serius bagi bentang alam Popayato-Paguat, yang memiliki nilai konservasi tinggi dan menyimpan beragam jenis pohon,” ungkap Dr. Terri.

Simpul WALHI Gorontalo juga menyoroti bahwa lokasi konsesi proyek ini berada di area rawan bencana, yang bisa memperburuk risiko ekologis bagi masyarakat sekitar.

“Jika hutan dibuka secara masif untuk perkebunan energi, maka dampak bencana ekologis yang merusak ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat di sekitar konsesi akan semakin parah,” kata Defri Sofyan, dinamisator Simpul Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Gorontalo. (*)