Puluhan Orang Tua Siswa SMK Kesehatan Gorontalo Minta Bantuan Polisi Buntut Sekolah Digembok

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Puluhan orang tua siswa dan pihak yayasan SMK Kesehatan Gorontalo meminta bantuan polisi, buntut penyegelan sekolah.

Ketua yayasan SMK Kesehatan Bakti Nusantara Gorontalo, Yeti Lamadlaw, mengatakan pihaknya berusaha mencari solusi melalui  pendampingan dari Polresta Gorontalo Kota. 

"Kami sudah meminta pendampingan di Polresta Gorontalo Kota untuk membuka kembali sekolah tersebut agar siswa bisa belajar," tutur Yeti saat dikonfirmasi TribunGorontalo.com di halaman Polresta Gorontalo Kota, Rabu (18/9/2024).

Yeti yakin dalam waktu dekat gedung sekolah bisa kembali digunakan seperti sedia kala.

Sebab, pihak yayasan telah memenangkan polemik sengketa lahan itu di pengadilan Mahkamah Agung.

Mereka memiliki semua dokumen resmi kepemilikan tanah di bawah gedung SMK Kesehatan.

Sementara itu, Kabid Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, Agus Sumba mengaku segera melanjutkan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

"Iya benar, ada upaya penyegelan, kami sudah melakukan pendalaman penyebab dilakukan penyegelan tersebut, dalam satu dua hari ini insyaallah akan dibuka," ungkap Agus.

Pantauan TribunGorontalo.com, Rabu (18/9/2024), pintu pagar SMK Kesehatan digembok menggunakan rantai besi. Di halaman sekolah terdapat baliho bertuliskan 'Tanah Ini Milik Keppe Lamadlaw'.

Kondisi sekolah pun seperti tak terurus. Dedaunan kering dan sampah juga memenuhi bagian dalam sekolah.

Baca juga: SMK Kesehatan Gorontalo Disegel Gara-gara Sengketa Lahan, Orang Tua Siswa: Tolong, Pak Gubernur!

Diketahui, SMK Kesehatan Bakti Nusantara Gorontalo sudah dua minggu disegel karena perkara sengketa lahan.

Penyegelan itu diduga dilakukan oleh oknum yang mengklaim gedung sekolah berdiri di atas tanah miliknya.

Akibatnya, siswa SMK Kesehatan tidak bisa menjalani kegiatan belajar mengajar secara luring.

Kasus ini sempat menuai berbagai respons dari sejumlah orang tua siswa.

Yusran Lalantu (46) pun meminta pemerintah turun tangan dalam menyelesaikan sengketa di SMK Kesehatan Gorontalo.

Hal ini menurutnya dapat menyebabkan penurunan minat belajar siswa di sekolah. 

Dalam dua pekan terakhir, siswa terpaksa belajar daring (online).

"Kami hanya berharap sekolah itu dapat dibuka kembali, masalah sengketa itu bukan urusan kami. Tugas kami menyekolahkan anak kami," ungkapnya kepada TribunGorontalo.com, Rabu (18/9/2024).

"Tolong, Pak Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan. Tolong serius menangani kasus ini, Pak. Jangan sampai kami turun ke jalan, akan jadi pengadilan jalanan," pintanya.

Yusran hanya menuntut hak anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan. 

"Tolong pak, buka mata, buka hati, buka telinga. Tolong kami hanya ingin ini diselesaikan dengan damai, tolong pak, tolong," tuturnya dengan suara lirih.

Yusran mengaku siswa disarankan untuk pindah ke sekolah lain, namun dirinya menolak.

Jauhnya akses ke sekolah menjadi alasan kuat sejumlah orang tua siswa menolak untuk memindahkan anaknya dari SMK Kesehatan Gorontalo. 

Hal itu disampaikan Tahir Yunus. Orang tua siswa ini juga meminta pemerintah tidak mengabaikan generasi penerus bangsa.

"Kami berharap ada orang yang bisa menjamin hak perlindungan terhadap pendidikan anak itu ada. Tujuan kami cuma satu, anak-anak belajar dengan aman dan nyaman," paparnya.

"Kenapa anak-anak lain aman dan nyaman di sekolah, kok anak-anak di SMK kesehatan tidak ada yang bisa menjamin   hak pendidikan anak?" imbuhnya.

Pendapat serupa dilontarkan Abdul Hari Yusuf.

Ia mengatakan telah mendatangi Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo pada Selasa 17 September 2024. 

"Kami sudah datangi tapi belum terjawab sama mereka," tukasnya.

Ikuti Saluran WhatsApp TribunGorontalo untuk informasi dan berita menarik lainnya