Penolakan Warga Gorontalo Terhadap Wacana Pembatasan BBM Subsidi

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Sejumlah warga Gorontalo menolak keras wacana pemerintah untuk membatasi distribusi BBM bersubsidi, terutama Pertalite.

Wacana ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama mereka yang sangat bergantung pada bahan bakar murah untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Arman Hamid, seorang sopir pengangkut barang, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap rencana ini saat ditemui oleh wartawan TribunGorontalo.com pada Rabu (4/9/2024).

Arman Hamid adalalah pengguna mobil grand max pick up cc 1.500, tahun 2019.

Baca juga: Blufelin Tuna Resto Tutup Sementara Akibat Banjir, Lesehan Ambruk Tergerus Sungai Bone Gorontalo

"Bagi kami yang hanya bermodalkan jasa angkut memang tidak setuju dengan aturan yang akan diterapkan ini," ujarnya.

Menurutnya, pembatasan Pertalite dapat mencekik rakyat kecil yang penghasilannya hanya pas-pasan.

Hamid mengungkapkan bahwa kenaikan harga Pertalite sebelumnya sudah sangat dirasakan oleh para sopir, termasuk dirinya.

Ditambah lagi, dengan adanya rencana pembatasan, beban ekonomi semakin berat.

"Memang kita rasakan sekali, apalagi baru Pertalite kemarin awal-awal naik kami memang sangat merasakan dampaknya. Pertalite naik, tapi harga muatan tetap begitu," jelasnya.

Tidak hanya sopir angkutan barang yang merasa khawatir. Syahril Abdullah, seorang mahasiswa yang menggunakan motor Yamaha Nmax, juga mengungkapkan kekhawatirannya.

Ia menilai bahwa jenis motor tidak bisa menjadi patokan untuk membatasi akses masyarakat terhadap Pertalite.

"Dengan adanya pembatasan penggunaan Pertalite pada beberapa kendaraan ini, masyarakat secara tidak langsung akan terpaksa membeli BBM dengan harga yang lebih mahal," tuturnya.

Syahril menambahkan bahwa jika ia tidak lagi bisa mengisi Pertalite dan harus beralih ke BBM lain, biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih besar.

"Saya tahu memang Nmax ini harusnya mengisi Pertamax, tapi harga Pertamax cukup mahal," katanya.

Azim Ahmad, warga lainnya, menambahkan bahwa pembatasan BBM subsidi seharusnya selaras dengan kondisi ekonomi masyarakat di Gorontalo.