KPU Bone Bolango Gorontalo Ungkap Persyaratan Ketat bagi Calon Kepala Daerah 2024

TRIBUNGORONTALO.COM, Bone Bolango – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bone Bolango telah merilis persyaratan lengkap bagi calon bupati (Cabup) dan calon wakil bupati (Cawabup).

Persyaratan ini penting untuk memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat maju dalam kontestasi politik yang krusial ini.

Divisi Teknis Penyelenggara KPU Bone Bolango, Shaqti Qhalbudien Yusuf, mengungkapkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik bagi calon dari jalur perseorangan (independen) maupun yang diusung oleh partai politik.

“Pada dasarnya, setiap warga negara berhak mencalonkan diri, tetapi ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk memastikan integritas dan kelayakan calon,” ungkap Shaqti kepada TribunGorontalo.com.

Persyaratan Utama untuk Calon Kepala Daerah

Shaqti menjelaskan bahwa ada 19 poin penting yang harus dipenuhi oleh setiap calon. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat

4. Berusia paling rendah 25 tahun untuk cabup dan cawabup. 

5. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari  penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.

6. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

8. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan
kepolisian.

9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.

10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. 

11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

12. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki
laporan pajak pribadi. 

13. Belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Walkil Walikota;

14. Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau bupati/walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama. 

15. Berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon. 

16. Tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat walikota. 

17. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.

18. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.

19. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Lebih lanjut Shaqti menjelaskan setiap calon merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.

Saat ini Shaqti mengatakan KPU Bone Bolango sudah melakukan koordinasi dengan Stakeholder terkait untuk proses persyaratan cabup dan cawabup. 

"Seperti dari pajak, BNN, Dinas pendidikan, kesehatan, terus juga pasca indera juga akan dicek setelah mendaftar jadi calon," tandasnya (*)