Didemo Mahasiswa, Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo Menghilang dari Kantor

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo tampak lengang pada Jumat (23/8/2024), ketika ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan gedung tersebut.

Di tengah aksi besar yang menuntut pembatalan revisi UU Pilkada, pimpinan tertinggi DPRD Provinsi Gorontalo, baik ketua maupun wakil ketua, tidak terlihat berada di tempat.

Pantauan TribunGorontalo.com menunjukkan hanya segelintir anggota legislatif yang hadir di kantor pada hari itu.

Suasana di gedung yang biasanya sibuk mendadak sepi, seolah mengisyaratkan ketidakhadiran para pimpinan di tengah situasi yang memanas.

Baca juga: Mahasiswa Berhasil Terobos Kantor DPRD Gorontalo Meski Pintu Pagar Ditutup, Kawat Duri tak Mempan

Satu-satunya anggota DPRD yang terlihat di lokasi adalah Ketua Komisi I, AW. Thalib, seorang politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Thalib diketahui berada di ruang komisi dan menurut rencana, dialah yang akan menemui massa aksi yang telah memadati halaman kantor DPRD.

"Tidak ada pimpinan dan wakil-wakilnya," ujar Yani Uno, Pelaksana Harian Sekretaris Dewan (Plh Sekwan) DPRD Provinsi Gorontalo, saat dikonfirmasi terkait ketidakhadiran para pimpinan DPRD tersebut.

Meski demikian, Yani memastikan bahwa AW. Thalib akan mewakili DPRD untuk menerima dan mendengarkan aspirasi dari para demonstran.

"Iya, beliau yang nanti terima," tutupnya.

Baca juga: Polisi Pagari Kantor DPRD Provinsi Gorontalo dengan Kawat Duri, Ada Ratusan Personel Bersiaga

Sementara itu, di luar gedung, ratusan personel kepolisian siaga berjaga mengamankan area pelataran Kantor DPRD Provinsi Gorontalo.

Aparat keamanan tampak bersiap menghadapi segala kemungkinan, dengan barisan Satpol PP turut memperkuat penjagaan di kawasan pintu masuk yang telah dipasangi kawat berduri untuk menghalau massa aksi.

Suasana di Kantor DPRD Gorontalo pada hari ini menggambarkan ketegangan yang tak hanya terjadi di luar gedung, tetapi juga mencerminkan kegelisahan di dalam gedung wakil rakyat.

Ketidakhadiran para pimpinan DPRD saat aksi mahasiswa ini pun menimbulkan tanda tanya, apakah ini bentuk ketidakpedulian ataukah strategi untuk menghindari konfrontasi langsung dengan massa yang marah.

Baca juga: 4 Tuntutan Mahasiswa Gorontalo dalam Aksi Unjuk Rasa Tolak RUU Pilkada

Aksi ini sendiri merupakan buntut dari revisi UU Pilkada yang dianggap mengancam demokrasi dan mempersempit ruang partisipasi politik rakyat.

Para mahasiswa bertekad untuk terus mengawal isu ini dan mendesak para pemimpin daerah untuk mendengarkan suara rakyat. (*)