Kekurangan Tinta Mengancam Pembuatan E-KTP di Gorontalo Jelang Pilkada 2024

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Sejumlah daerah di Provinsi Gorontalo menghadapi kekurangan tinta untuk pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Padahal, dengan perhelatan demokrasi yang semakin dekat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di seluruh kabupaten/kota tengah bekerja sama untuk mendorong proses perekaman E-KTP.

Saat ini, KPU telah menyelesaikan pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan melalui data pemilih hasil pemutakhiran (DPHP).

Amran Pahrun, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dukcapil dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Gorontalo, menjelaskan kendala utama yang dihadapi adalah kekurangan tinta di beberapa daerah.

"Misalnya di Kabupaten Boalemo. Stok tinta masih ada, tetapi jika tidak ada tambahan bantuan tinta, kemungkinan akan menghadapi kesulitan pada akhir November nanti," terang Amran.

Meskipun demikian, Amran optimis bahwa masalah ini dapat diatasi melalui koordinasi antar daerah. Daerah yang masih memiliki stok tinta dapat membantu daerah yang kekurangan.

"Dengan adanya kerjasama antar daerah, kita bisa saling bantu. Mungkin tahun depan situasinya akan terbalik," imbuhnya.

Sebagai informasi, Dukcapil merupakan lembaga semi vertikal yang pengisian pejabatnya didasarkan pada surat keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Namun, pendanaan untuk operasional Dukcapil diserahkan ke daerah. Amran menjelaskan bahwa selama tiga tahun terakhir, Dukcapil biasanya menerima bantuan dana alokasi khusus (DAK) dari pusat.

Namun, pada beberapa tahun terakhir, Dukcapil belum mendapatkan bantuan DAK tersebut.

"Kalau hanya mengandalkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), kita sangat minim," pungkasnya.

Dengan situasi ini, koordinasi dan kerjasama antar daerah menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan tinta bagi pembuatan E-KTP agar proses administrasi kependudukan tetap berjalan lancar menjelang Pilkada 2024. (*)