17 Rekomendasi Rakernas V PDI Perjuangan Dibacakan Puan Maharani, Megawati Jadi Ketum Lagi

TRIBUNGORONTALO.COM - Berikut 17 rekomendasi rapat kerja nasional (rakernas) V PDI Perjuangan yang dibacakan Puan Maharani pada Minggu (26/5/2024). 

Diketahui, PDI Perjuangan (PDIP)  menggelar Rakernas V di Beach City International Stadium, Ancol, Jakartampada Jumat (24/5/2024) hingga Minggu (26/5/2024). 

Rakernas itu menghasilkan 17 poin rekomendasi untuk diberikan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Puan menyampaikan jika PDIP terlah mencermati berbagai persoalan yang dihadapi bangsa.

PDIP ingin memimpin pergerakan rakyat menuju Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. 

Puan mengatakan jika Rakernas V PDIP ini dilaksanakan dalam rangka menyikapi kemerosotan demokrasi pada Pemilu 2024 dan transisi pemerintahan yang akan datang.

Sekaligus, menurut dia, mempersiapkan langkah-langkah strategis memenangkan Pilkada 2024 serta merumuskan program-program yang berpihak kepada kepentingan rakyat. 

Berikut 17 sikap politik yang dihasilkan dalam Rakernas V PDIP dan diserahkan kepada Megawati:

1. Rakernas V Partai menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang atau money politics.n Buruknya penyelenggaraan pemilu ini juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas V merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem Pemilu, konsolidasi demokrasi, pelembagaan partai politik, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan

2. Rakernas V Partai menilai untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyelmbang atau checks and balances. Pada saat bersamaan, salah satu tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui Pemilu.

Untuk itu, Rakernas V Partai merekomendasikan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila untuk penguatan pelembagaan partai, dan mendorong perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di dalam pemerintahan dan yang berada diluar pemerintahan

3. Rakernas V Partai menolak penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan sebagaimana terjadi melalui perubahan UU MK, dan perubahan UU Penyiaran.

Sedangkan terhadap putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memasukkan materi muatan baru tentang syarat calon presiden dan wakil presiden, Rakernas V menilai bahwa hal tersebut telah melanggar batas kewenangan dan mengambil alih kewenangan DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang