Pengakuan Ahok Ditawari Jokowi Jadi Calon Kepala Otorita IKN hingga Siap Jadi Menteri Keuangan

TRIBUNGORONTALO.COM - Cerita Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang mengaku ditawari Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Ahok mengaku mengusulkan sejumlah hal termasuk lokasi IKN. 

Selain itu pada kesempatan berbeda, Ahok mengaku pernah ingin menjadi Dirjen Pajak saat pemerintahan Jokowi. Jika Ganjar-Mahfud menang dia ingin menjadi menteri keuangan saja.

“Jujur aja, waktu IKN mau dibentuk, Pak Jokowi sudah panggil saya, tanyakan. Saya salah satu calon kepala (otorita) IKN, saat itu ya,” kata Ahok dalam diskusi 'Ahok Is Back' di Warunk Wow, Jakarta Selatan, Kamis (8/2/2024).

Lebih lanjut, Ahok bercerita, saat itu dirinya mengaku memberikan masukan kepada Presiden Jokowi, yakni pemindahan Ibu Kota itu harus dilandasi dengan undang-undang.

Supaya lebih mudah menarik perhatian para investor.

“Saya bilang (ke Pak Jokowi) ‘pak, kalau mau investor masuk, langkah pertama harus ada Undang-undang IKN. Baru orang mau percaya,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Ahok ternyata juga memberikan usulan soal lokasi IKN.

Waktu itu, Ahok mengatakan, seharusnya IKN ditempatkan di Kalimantan Tengah (Kalteng), sesuai dengan cita-cita Presiden pertama RI, Soekarno atau Bung Karno.

“Kalau mau berdasarkan historis, sejarah, bicara Trisakti nih, bicara nawacita nih, harusnya IKN itu ada di Kalteng, sesuai Bung Karno. Kenapa di Kalteng? Karena Kalteng tidak usah bebasin lahan,” ucapnya.

Selain itu, Ahok menilai lokasi di Kalimantan Tengah juga bakal mudah menjangkau seluruh Pulau Kalimantan.

Apabila pembangunan IKN dilakukan di Kalteng, kata Ahok, PT Pertamina juga telah memiliki banyak lahan di sana.

Sehingga, tidak perlu repot untuk melakukan pembebasan lahan.

“Semua pegawai kita (Pertamina), semua kantor kita akan kita pindahkan ke Kalteng. Jadi ini kayak denger, Amerika."

"Ini pesawat itu base-nya di tengah. Jadi kemana-mana hanya dua jam, dua jam, dua jam. Mungkin empat kali landing. Kita punya avtur sendiri,” tuturnya.

Sementara itu, dikatakan Ahok, jika opsinya di Kalimantan Timur (Kaltim), ia lebih menyarankan, agar pemindahan ibu kota seharusnya ditempatkan di Balikpapan.

Alasannya, karena aset PT Pertamina yang banyak di sana dan bisa digunakan pemerintah.

“Jadi, usul saya nih. Kemudian tiba-tiba keluar semua putusin (IKN) di Kaltim. Soal Kaltim ini saya juga ada ngomong juga, ngomong begini, kenapa kalau mau ngotot di Kaltim, ya gampang pak,” kata dia.

“Gampang. Ibu kota ini, misal di Kaltim, pakai aja Balikpapan dan sekitarnya. Kenapa? Karena itu aset Pertamina itu ribuan hektare, puluhan ribu lahannya berantakan semua. Itu saja,” sambungnya.

Sebagai informasi, pembangunan IKN tersebut berada di Kalimantan Timur.

Pemerintah menetapkan IKN baru ini berlokasi di Kecamatan Samboja dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Dikutip dari akun Instagram Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), lokasi tersebut sekaligus menjadi titik nol IKN Nusantara.

Secara geografis, IKN terletak di 117°0’ BT dan 0°38’ LS di bagian utara, 117°11’ BT dan 1°15’ LS di bagian selatan, 116°31’ BT dan 0°59’ LS di bagian barat, dan 117°18’ BT dan 1°6’ LS di bagian timur.

Adapun, titik nol tersebut juga menjadi referensi lokasi pembangunan berbagai infrastruktur IKN, mulai dari kompleks Istana Negara, kantor-kantor pemerintahan, dan tahapan pembangunan selanjutnya.

Untuk diketahui, wilayah IKN meliputi daratan seluas kurang lebih 256.142 hektare dan wilayah perairan laut seluas 68.189 hektare.

Dari wilayah tersebut, kawasan pusat IKN adalah seluas 56.180 hektare dengan kawasan pengembangan IKN seluas 199.962 hektare.

Meski Ahok telah banyak memberikan usulan kepada Presiden Jokowi, tetapi usulannya tersebut ternyata tidak ada yang direalisasikan.

Ahok pun tidak mengerti, apa alasan Presiden Jokowi tak melakukan sarannya itu.

“Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ini jangan salah paham lagi ya. Nanti dibilang Ahok engga sepakat IKN."

"Saya setuju IKN, cuma sekarang kok mandek, apa yang bikin mandek, bebasin lahan bisa dua juta, satu juta setengah ya jelas saja mandeklah,” tuturnya, Kamis.

Padahal, Ahok mengklaim, apabila sarannya dilakukan, maka akan sangat mudah untuk mendapatkan hak atas penggunaan lahan. 

Karena sarannya tidak diikuti, alhasil banyak problem, seperti investor yang tidak masuk ke proyek IKN.

“Tapi, saya nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin banyak oknum pejabat punya lahan. Memang punya perusahaan besar kebun diambil nggak bayar. Tapi yang lain nggak diapa-apain kok. Yang punya orang jakarta masa diganti dua juta per meter,” tuturnya.

“Investor ya nggak mau masuk dong. Kalau saya bilang, kan harus masuk tuh properti."

"Kalau saya punya lahan sebesar satu meja ini, nggak laku, saya akan bilang lu tolong pengusaha bangun gedung ini ya, gratis tanahnya, gratis lu bangun,” tambahnya.

Ahok Akui Pernah Minta Jabatan ke Jokowi Jadi Dirjen Bea Cukai

Dalam kesempatan yang berbeda, Ahok juga membeberkan bahwa dirinya pernah meminta jabatan kepada Presiden Jokowi.

Ahok mengatakan, bahwa ia meminta jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai kepada Presiden Jokowi saat masih di dalam tahanan pada 2018 silam.

Hal itu dikisahkan Ahok, saat Bincang Ahok dengan Sejumlah Panelis Jelang Pemilu 2024, pada Kamis (8/2/2024).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, saat itu ditawari Presiden Jokowi, mau membantu pemerintah apa setelah keluar dari penjara.

Ahok pun menjawab, ia tidak mau menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ataupun Komisaris Pertamina.

Ia mengaku kepada Presiden Jokowi, menginginkan jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai.

“Dulu saya keluar tahanan, saya tanya Pak Jokowi, Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Ini cerita dalam tahanan loh tahun 2018,” beber Ahok.

Ahok lantas mengatakan alasannya mengapa ingin menjadi Dirjen Bea Cukai.

Ia menjelaskan, impor saat ini luar biasa ugal-ugalan sehingga membuat industri kecil bangkrut, sebab kontainer impor masuk memakai borongan dan tidak ada lagi kebijakan harus mengendap di gudang.

Sehingga, saat barang impor tiba di Indonesia langsung dipasarkan ke masyarakat.

Padahal, kata Ahok, di zaman Soeharto, dengan kebijakan subversi yang dilakukan Presiden ke-2 itu masih bisa mengerem impor secara ugal-ugalan.

Saat itu, Soeharto menarikan tarif bea impor cukup tinggi, sehingga industri dalam negeri bisa terjaga.

Namun, saat ini, World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia mengeluarkan peraturan, tidak boleh mengeluarkan tarif impor sembarangan.

Maka kuncinya, kata Ahok, adalah industri memperbaiki kualitas barang dan Indonesia memiliki Dirjen Bea Cukai yang berani.

Di mana, Bea Cukai tidak mempermudah barang impor masuk ke Indonesia, guna menyelamatkan industri dalam negeri.

“Makanya saya mau minta jadi Dirjen Bea Cukai, saya yakin penyelundupan stop,” jelas Ahok.

Maka dari itu, Ahok mengatakan, apabila pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, ia ingin menjadi Menteri Keuangan.

Sebab Menteri Keuangan menjadi pengendali penuh Dirjen Bea Cukai.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ahok Blak-blakan Cerita Pernah Ditawari Presiden Jokowi Jadi Calon Kepala Otorita IKN