Pilpres 2024
Kritik Rekrutmen Diplomat, Mahfud MD: Ada Titipan dari Partai
Mahfud menilai, saat ini terdapat diplomat-diplomat titipan partai yang tidak memiliki kemampuan mumpuni di bidang diplomasi ekonomi.
Penulis: Redaksi | Editor: Wawan Akuba
TRIBUNGORONTALO.COM -- Rekrutmen diplomat Indonesia jadi hal yang dikiritik oleh calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03, Mahfud MD.
Dalam debat cawapres pada Jumat (22/12/2023), Mahfud MD melontarkan kritikan tajam terhadap sistem rekrutmen diplomat Indonesia.
Mahfud menilai, saat ini terdapat diplomat-diplomat titipan partai yang tidak memiliki kemampuan mumpuni di bidang diplomasi ekonomi.
"Dulu-dulu diplomat-diplomat kita itu bagus. Sekarang ini kadang kala ada titipan dari partai, kalau belum dari partai belum masuk itu tidak disahkan di DPR," ujar Mahfud MD di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).
Kritik Mahfud ini cukup menarik untuk disimak. Pasalnya, diplomasi ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam diplomasi Indonesia.
Melalui diplomasi ekonomi, Indonesia dapat memasarkan produk-produknya ke luar negeri dan menarik investasi asing.
Kritik Mahfud ini juga relevan dengan pernyataan Muhaimin Iskandar. Muhaimin menyebut, diplomat-diplomat Indonesia saat ini masih memiliki cara kerja yang politis dan normatif.
Hal ini membuat mereka tidak mampu menjadi agen pemasaran negara yang tangguh dan ekspansif.
Mahfud mengatakan, saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin melantik pejabat teras negara, para duta besar merupakan duta ekonomi.
Menurut Mahfud, dahulu Indonesia memiliki banyak diplomat berkualitas bagus. Jika dalam beberapa waktu terakhir kinerja di bidang diplomasi ekonomi kurang baik, maka proses perekrutannya perlu ditinjau ulang.
"Kalau saya, diberi kewenangan, nanti diplomasi ini diatur kembali lah rekrutmennya itu betul betul memenuhi syarat," kata Mahfud.
Sebelumnya, Muhaimin menyebut diplomat-diplomat mesti diselepet agar bisa menjadi agen pemasaran negara yang tangguh dan ekspansif.
Diplomat dengan kemampuan seperti itu, kata Muhaimin, tidak dimiliki pemerintah Indonesia saat ini karena cara kerja mereka masih politis dan normatif.
"Ini sudah menjadi pengetahuan umum, yang paling penting itu adalah bagaimana meyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh diplomasi pemasaran," kata Muhaimin.(*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/gorontalo/foto/bank/originals/2023-12-23_Mahfud-MD.jpg)