Viral Baliho Prabowo-Gibran di Pos Polisi Mojokerto, TPN Ganjar-Mahfud: Jelas Melanggar Aturan

TRIBUNGORONTALO.COM - Ramai di media sosial soal kabar adanya baliho pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka yang terpasang di pos polisi di Mojokerto, Jawa Timur dan di RS Bhayangkara Polda Banten, Kota Serang.

Menanggapi hal itu, Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Ronny Talapessy memberikan tanggapannya.

Ia menyesalkan soal adanya baliho Prabowo-Gibran di lokasi yang menurutnya tak seharusnya itu.

Ronny mengatakan, pemasangan alat peraga kampanye (APK) dalam bentuk baliho tersebut melanggar aturan.

"Pemasangan APK ini jelas telah melanggar aturan karena dipasang di fasilitas milik pemerintah," kata Ronny dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Rabu (20/12/2023).

Baca juga: Ada Sumber Dana Ilegal untuk Kampanye, Kubu Anies, Ganjar, hingga Prabowo Beri Respons Begini

Baca juga: Ganjar Targetkan Dapat 60 Pesen Suara di Jawa Tengah, Nilai Gibran Bukan Ancaman

Dia mengkritisi langkah aparat yang berwenang untuk menindaknya. Sebab, baliho-baliho tersebut diturunkan setelah viral di media sosial.

"No viral, no action? Sangat disayangkan bahwa APK tersebut akhirnya diturunkan karena viral dan protes di media sosial," ujar Ronny.

Ronny menegaskan, pihak-pihak yang berwenang sudah dibekali aturan main kampanye dan aturan-aturan lain dalam Pemilu. 

"Seharusnya dapat segera merespon pelanggaran yang ada tanpa menunggu kasus ini viral terlebih dahulu," ungkapnya.

"Jangan sampai terkesan ada pembiaran dan baru ditindak setelah viral di media sosial," ucap Ronny menambahkan.

Ronny pun meminta agar aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri bisa menjaga netralitas di Pemilu 2024.

Baca juga: Kata Kubu Prabowo soal Ucapan Ndasmu Etik, Klaim Video Sudah Dipotong-potong: Jadi Multitafsir

"Sekali lagi semua pihak perlu menjaga dan ingatkan selalu agar ASN, TNI, dan Polri tetap menjaga netralitas agar Pemilu berlangsung jujur dan adil," tuturnya.

Dia mendesak agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segara merespons dugaan pelanggaran tersebut.