Pengamat Politik Sebut Hendra Hemeto Lagi Personal Branding, Nelson Pomalingo Malah Terpancing

TRIBUNGORONTALO.COM, Limboto – Baru-baru ini viral perseteruan dua pejabat pemerintahan di Kabupaten Gorontalo.

Perselisihan melibatkan Bupati Nelson Pomalingo dan Wakil Bupati Hendra Hemeto itu berlangsung saat pelantikan pejabat eselon III, Kamis (14/12/2023).

Di sela-sela pembacaan nama-nama pejabat yang bakal dilantik, Hendra Hemeto tiba-tiba berjalan dan mengambil mikrofon.

Dengan suara lantang ia berseru untuk menunda pelantikan karena politisi Golkar itu merasa sang bupati tak menghargai dirinya.

"Apa ini hanya pemerintahan Nelson? Selama ini saya hanya diam. Hargai saya," tutur Hendra.

Beberapa saat kemudian, Nelson tampak berbicara dan membantah tudingan yang diarahkan kepadanya.

Nelson lantas menyinggung soal etika pimpinan. Karena bupati dua periode itu menilai tindakan Hendra kurang etis.

Namun perkataan Nelson langsung disela oleh Hendra.

"Saya tahu (etika pimpinan) pak bupati. Tidak perlu diajarkan," ucap Hendra.

Kejadian ini sontak membuat heboh seisi ruangan. Sejumlah pejabat yang hadir mencoba menenangkan Hendra Hemeto.

Suami Fatrah Sunge itu hanya menatap tajam ke arah podium.

Baca juga: BREAKING NEWS: Adu Mulut Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo dan Wabup Hendra Hemeto

Pandangan pengamat politik

Pengamat politik Gorontalo, Eka Putra Santoso memandang polemik yang terjadi Kamis kemarin hanyalah strategi politik.

Hendra Hemeto disebut sedang membangun personal branding.

"Protes kepada bupati di ruang publik adalah sinyal bahwa dia (Hendra) ingin mem-branding diri,"  kata Eka kepada TribunGorontalo.com, Jumat, 15 Desember 2023. 

Nelson saat ini memasuki masa akhir pemerintahan sebagai kepala daerah. 

Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo tersebut menilai tingkah Hendra Hemeto merupakan hal lumrah menjelang pesta demokrasi.

"Memasuki tahun politik itu adalah momentum yang pas. Dengan itu masyarakat akan melihat sosok yang berani menginterupsi bupati," ungkapnya.

Hanya saja dampaknya cukup buruk bagi pegawai pemerintahan dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Para bawahan bakal kebingungan dalam menjalankan arahan dua pimpinan yang notabene berbeda pandangan.

"Idealnya, dalam tata kelola pemerintahan, keduanya harus seiring sejalan untuk melaksanakan program," jelas Eka.

(TribunGorontalo.com/Herjianto)