Nilai Prabowo Kesulitan saat Ditanya soal Penculikan, Sekjen PDIP: Rakyat Tahu Bagaimana Beliau

TRIBUNGORONTALO.COM - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto dinilai kesulitas saat ditanya mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu.

Ialah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, yang menyebut bahwa Prabowo kesulitan saat membahas terkait penculikan.

Hasto mengatakan, kualitas kepemimpinan tergantung karakter dari seorang pemimpin, sehingga memberikan jawaban sesuai kehendak rakyat.

Baca juga: Tak Cerminkan Level Capres, Debat Anies-Prabowo-Ganjar soal Korupsi Dinilai Cuma Janji Kampanye

Baca juga: Gibran dan Alam Ganjar Kedapatan Ngobrol Asyik saat Jeda Iklan Debat Capres, Bahas Apa?

"Misalnya tadi Pak Prabowo, kan kesulitan ketika ditanya terkait persoalan penculikan," kata Hasto setelah menonton debat perdana capres di KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam.

Menurutnya, Prabowo tidak menampilkan dirinya yang sesungguhnya sehingga kesulitan.

"Padahal rakyat tahu bagaimana beliau membentuk Tim Mawar saat itu. Sehingga menampilkan sesuatu yang tidak berasal dari dirinya, maka kesulitan," ujar Hasto.

Sementara capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Hasto menjelaskan, menampilkan sosok pemimpin yang jujur dan melihat problematika masyarakat.

"Maka Pak Ganjar berjanji bahwa ke depan enggak ada lagi persoalan terkait dengan HAM, tidak ada lagi kekerasan, rakyat menjadi korban di Papua. Itu menjadi komitmen karena satunya kata dan perbuatan," jelasnya.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) ini meyakini Ganjar dan Mahfud siap untuk mengikuti debat-debat selanjutnya karena sudah teruji.

Baca juga: Gerindra Gorontalo Tanggapi Hasil Survei Litbang Kompas Unggulkan Prabowo : Tak Boleh Jemawa

"Apalagi dengan blusukan Pak Ganjar, apalagi dengan KTP Sakti dari Pak Ganjar," ungkap Hasto.

Dalam debat perdana capres, Ganjar sempat bertanya ke Prabowo mengenai komitmen Prabowo untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu jika terpilih di Pilpres 2024.

Ganjar mengatakan, terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat mulai dari peristiwa 1965-1966, peristiwa Talangsari 1989 hingga peristiwa Wamena 2003.

Dia menjelaskan, tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi untuk presiden, yakni membentuk pengadilan HAM ad hoc.