Komitmen Capres soal HAM Sudah Baik, Amnesti: Jangan Kecewakan Rakyat

TRIBUNGORONTALO.COM -- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengakui komitmen para calon presiden (capres) terhadap penegakan hak asasi manusia (HAM) sudah baik. 

Namun ia memperingatkan, siapapun capres yang terpilih, untuk tidak mengabaikan komitmennya yang terlihat di debat capres tersebut. 

"Jangan sampai rakyat kecewa lagi, terutama mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Capres harus membuat kebijakan nyata," ucap dia, Rabu (13/12/2023). 

Kata dia, perlu untuk para capres jika terpilh nanti, mengakhiri tren kekerasan, konflik, dan pelanggaran HAM di Papua. 

"Itu aspirasi orang asli Papua. Sayang belum terdengar kebijakan pengungsi internal, pembebasan sandera pilot Selandia Baru, penguatan MRP, dan pengadilan HAM di Papua. Itu mendesak," kata dia. 

Dalam penanganan Papua, saat ini masih ada pendekatan militeristik, apalagi retorika anti asing dan pendekatan ekonomi yang disampaikan Prabowo terkait Papua.

Menurutnya, pendekatan yang dilakukan oleh Prabowo berpotensi memperpanjang potensi kekerasan di wilayah itu.

Hal itu juga terlihat dari kajian terbaru Lemhanas yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi gagal meredam kekerasan dan konflik.

“Para kandidat menyebut kekerasan, intimidasi aparat dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang tak jelas. Tapi belum terdengar kebijakan yang kuat untuk akhiri siklus impunitas dan akuntabilitas aparat seperti melalui revisi UU Peradilan Militer. Dan penguatan Komnas HAM juga luput," katanya. 

Apalagi menurutnya, selama sepuluh tahun terakhir Komnas HAM terlihat tanpa dukungan pemerintah dan DPR.

Akibatnya, hasil-hasil penyelidikan mereka berujung tanpa penyelesaian yang benar dan adil. Kasus-kasus yang disebut seperti Kanjuruhan, KM50, hingga kematian Harun Al-Rasyid adalah contoh lemahnya Komnas HAM dan dukungan negara.

Pelanggaran HAM akibat pembangunan pro-investasi dengan mengorbankan warga sipil, seperti terjadi di Rempang, Nagari Air Bangis, Rembang, Wadas, Halmahera hingga Flores juga luput.

Padahal kata dia, mereka dapat memaparkan bagaimana upaya memajukan kesejahteraan sosial melalui pembangunan tanpa mengorbankan hak asasi warga."

“Penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih perlu kebijakan yang bukan hanya Presiden tapi juga DPR. Inilah PR besar yang hingga kini belum ditangani baik oleh pemerintahan saat ini dan menjadi tugas besar ke depan," tegasnya. 

Sebelumnya diketahui, ketiga calon presiden RI, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo menjalani debat perdana di halaman Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, pada Selasa malam (12/12).

Tema debat pertama adalah pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Debat berikutnya akan berlangsung pada 22 Desember 2023, kemudian 7 Januari, dan 21 Januari 2024, serta debat terakhir pada tanggal 4 Februari 2024.(*)