Pesan Jokowi dari Papua untuk Ketua KPK Firli Bahuri yang Kini Tersangka Kasus Pemerasan

TRIBUNGORONTALO.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon penetapan tersangka terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri  Rabu (22/11/2023).

Jokowi berpesan supaya pria berusia 60 tahun itu menghormati proses hukum yang berjalan.

"Ya hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum," kata Jokowi usai meresmikan Kampung Nelayan Modern di Biak Numfor, Papua, Kamis.

Selain Jokowi, sejumlah politisi juga menanggapi penetapan tersangka terhadap Firli. Rata-rata mendukung tindakan Polda Metro Jaya. 

Politisi Nasdem, Ahmad Sahroni misalnya meminta Firli segera mundur dari kursi ketua KPK. 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta agar sikap mundur ditunjukan oleh Firli secara sukarela. Artinya inisiatifnya, tidak perlu dipaksa mundur. 

"Seharusnya Pak Firli dengan inisatif mengundurkan diri atas status (tersangka) yang sudah diterima," kata Sahroni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Menurut Sahroni, penetapan terhadap Filri ini merupakan prestasi. Menunjukan bahwa tidak ada yang kebal secara hukum di negeri ini. 

"Ini bukti bahwa Republik kita pada pokoknya tidak ada yang pada posisi aman dan kita tidak mau menjustifikasi semua pihak yang seolah-olah merasa benar," ucapnya.

Senada dengan itu, Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap juga tegas meminta Firli mundur. 

Mundur adalah pilihan terbaik yang harus diambil Firli daripada menjadi beban di lembaga anti rasuah tersebut. 

“Sebaiknya Firli mundur daripada jadi beban KPK," kata Yudi kepada wartawan, Kamis.

Kini, Yudi pun melihat ada harapan dalam pemberantasan korupsi setelah Firli Bahuri menjadi tersangka.

"Alhamdulillah, akhirnya, masa depan pemberantasan korupsi setidaknya akan ada harapan cerah, terima kasih Polda Metro Jaya atas kerja keras dan profesional membersihkan KPK dari unsur korupsi," tuturnya.

Kata Dewas KPK

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengatakan Firli Bahuri harus diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua KPK setelah berstatus tersangka.

Hal itu mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Kalau mengacu ke undang-undang memang demikian," sebut Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/11/2023).

Pasal 32 UU KPK mengatur soal pemberhentian komisioner KPK.

Jika pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, maka pimpinan tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya. Itu tertulis dalam Pasal 32 ayat 2.

Haris menjelaskan, pemberhentian sementara Firli Bahuri sebagai komisioner KPK saat ini berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu tertuang dalam Pasal 32 ayat 4.

"Jika pimpinan KPK menjadi tersangka itu diberhentikan dari jabatannya dan itu tentu melalui keputusan presiden," terangnya.

Di sisi lain, Syamsuddin Haris menyatakan Dewas KPK menghormati langkah Polda Metro Jaya yang menetapkan Firli sebagai tersangka.

Penetapan itu tidak mengganggu pemeriksaan dugaan pelanggaran etik yang kini berjalan di Dewas.

Sebaliknya, penetapan Firli sebagai tersangka menjadi rujukan Dewas KPK dalam memutuskan dugaan pelanggaran etik.

"Bisa jadi kita percepat ya sebab penetapan sebagai tersangka itu menjadi bahan juga, rujukan bagi Dewas untuk dugaan pelanggaran etiknya," tutur Haris.