Pemerintah Gorontalo dan Australia Luncurkan Program SKALA untuk Akselerasi Layanan Dasar

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Australia resmi meluncurkan Program Kemitraan Australia-Indonesia Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo, Rabu (11/10/2023).

Peluncuran ditandai dengan pemukulan alat musik polo palo oleh Penjabat Sekretaris Daerah Budiyanto Sidiki bersama Konsul Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias.

SKALA bertujuan untuk mendukung pengurangan kemiskinan dan ketimpangan melalui peningkatan ketersediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan.

Program ini berfokus pada penguatan elemen strategis pada sistem pemerintahan daerah, seperti manajemen keuangan publik, perencanaan dan penganggaran, serta penguatan perspektif dan pengarusutamaan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial).

Budiyanto Sidiki mengatakan, Gorontalo menjadi salah satu dari delapan provinsi di Indonesia yang terpilih untuk mengikuti program SKALA.

Ia menilai program ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian layanan dasar di Provinsi Gorontalo.

“Kita perlu bersyukur Gorontalo menjadi salah satu dari delapan pemda provinsi di Indonesia yang terpilih,” ungkap Budi.

Menurut Budi, pemenuhan layanan dasar menjadi hal penting karena perannya sebagai sebuah upaya untuk menjamin ketersediaan akses bagi masyarakat.

Untuk itu, pemenuhan layanan dasar juga menjadi tolak ukur kinerja pemerintah.

“Kondisi dan pencapaian tadi menjadi pertanda bagi kita semua bahwa masih ada permasalahan dalam manajemen dan tata kelola penyelenggaraan pelayanan dasar,” ungkap Budi.

Program SKALA akan dilaksanakan selama delapan tahun dan dibagi menjadi dua fase, pertama pada Januari 2023 – Desember 2026, dan fase kedua pada Januari 2027 – September 2030.

Pemerintah Australia memberikan bantuan sebesar AUD 100 juta untuk pelaksanaan program ini.

Bantuan tersebut akan digunakan untuk mendukung penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyediaan layanan dasar.(*)