DPRD Provinsi Gorontalo Ingin Konflik Pohuwato Berakhir tanpa Ada Pihak Dirugikan

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo ingin konflik di Kabupaten Pohuwato berakhir win-win solution (saling menguntungkan) tanpa ada pihak dirugikan.

Menurutnya Ketua DPRD Paris Jusuf, aspirasi dari masyarakat penambang Pohuwato perlu didengar pemerintah.

Dia pun merasa prihatin atas insiden kerusuhan di Kabupaten Pohuwato.

"Hal ini menurut kami di luar pikiran kita hal seperti itu terjadi," ujarnya kepada TribunGorontalo.com, Selasa (26/9/2023).

Paris juga mengapresiasi kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo yang sigap dalam meredakan konflik.

"Forkopimda, Pak Kapolda, Danrem dan beberapa pihak lainnya yang telah melakukan peninjauan dan pertemuan," lanjutnya.

Maka dari itu, Paris berharap pemerintah mengambil langkah yang tepat dalam penyelesaian konflik di Pohuwato tersebut.

"Kami yakin pemerintah provinsi bisa mengambil langkah yang lebih tepat," ungkapnya.

Selain itu, Paris juga kepada masyarakat Pohuwato agar bisa tenang dalam menyuarakan aspirasi mereka.

"Kita jaga fasilitas yang ada," kata Paris.

Para staf stakeholders pun diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin. Utamakan diskusi dalam memusyawarahkan persoalan penambang di Pohuwato. 

Lanjut, Paris juga berharap bisa secara maksimal langkah maupun kesepakatan yang diambil di tingkat Kabupaten Pohuwato.

"Supaya kedua belah pihak bisa merasa senang," lanjutnya. 

Ia pun menganalogikan seperti benang yang ditarik di dalam tumpukan terigu. 

"Benang tidak terputus, terigu tidak terbongkar. Artinya di kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan," ujarnya.

Baca juga: Soal Konflik Tambang Emas Pohuwato, Sosiolog Gorontalo Sebut Penambang Butuh Jaminan

Bagaimanakah konflik berawal?

Kerusuhan Pohuwato disinyalir karena ketidakpuasan para penambang mengenai perjanjian ganti rugi lahan atau tali asih.

Ganti rugi yang diberikan PT PETS kepada penambang emas Pohuwato dinilai tak adil. Nominalnya terlalu kecil.

PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) merupakan pemegang izin konsesi eksplorasi tambang emas di puncak Pani, Buntulia, Pohuwato. 

Banyak masyarakat mengklaim, bahwa ada lahan penghidupannya yang masuk dalam area yang diklaim oleh perusahaan tersebut. 

Sebagai ganti rugi, mereka meminta agar perusahaan membayar lahan-lahan tersebut. Ada ribuan yang mengkalim, namun hanya ratusan yang diterima. 

Itupun, rata-rata ganti rugi atau yang disebut tali asih oleh perusahaan berkisar Rp 1.5 juta hingga 3 juta. 

Nominal inipun mendapat penolakan dari para penambang emas. Inilah yang lantas memicu konflik di wilayah tersebut. Berujung pada pembakaran Kantor Bupati Pohuwato. 

Belakangan, Pj Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya siap memfasilitasi tuntutan penambang Pohuwato terhadap tuntutan ganti rugi tersebut.

"Jadi sekali lagi beri waktu bagi pemerintah untuk memediasi, mendialogkan terkait aspirasi penambang dengan pihak perusahaan,” kata Ismail pada Rapat Forkopimda di Pohuwato bersama berbagai unsur.

Rapat itu juga hadir tokoh masyarakat, tokoh agama dan perwakilan penambang rakyat. Hadir juga Staf Ahli Mendagri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Togap Simangunsong serta Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Irjenpol Merdisyam.

Menurut Ismail, persoalan itu harus dibicarakan dengan pihak investor atau perusahaan.

"Manakala sudah ada kesepakatan kesepakatan tentu akan kita sampaikan kepada media," katanya. 

Saat ini tercatat ada sekitar 2.000 permintaan ganti rugi penambang yang masuk ke perusahaan dengan nilai ratusan juta hingga miliaran Rupiah.

“Kami pemerintah Pohuwato sudah berupaya memediasi. Bahkan kalau bisa tali asih ini di-APBD-kan, kami bayarkan di APBD. Biar kami yang puasa bangun infrastruktur, puasa perjalanan dinas dan lain lain, tapi kan tidak boleh?,” kata Ketua DPRD Pohuwato Nasir Giasi di sesi rapat.

Sebagai bukti keberpihakan Pemda kepada warga penambang, sejak beberapa tahun terakhir menganggarkan bantuan usaha. Mulai dari usaha warung hingga jualan nasi kuning dengan nilai Rp3 juta. Meski begitu persoalan belum terurai sebagaimana mestinya.

Mantan Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga yang hadir pada rapat tersebut menyodorkan solusi lain. Ia meminta agar pemerintah mendorong untuk membuka Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

(TribunGorontalo.com)